Kementerian PUPR Percepat Lelang Proyek APBN 2016
.jpg)
KATADATA ? Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan lelang dini untuk proyek tahun anggaran 2016. Total nilai proyek yang lelangnya siap dipercepat mencapai Rp 28,3 triliun.
Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto mengatakan, pada bulan ini saja pihaknya telah melelang sejumlah proyek senilai Rp 3,7 triliun. Pada September, proyek yang akan dilelang senilai Rp 7,62 triliun, kemudian pada Oktober Rp 8,5 triliun. Sedangkan pada November dan Desember masing-masing sebesar Rp 5,74 triliun dan Rp 2,76 triliun.
?(Lelang) ini agar keterlambatan lelang yang terjadi pada tahun ini tidak terulang lagi tahun depan,? kata Hediyanto di kantornya, Jakarta, Jumat (28/7).
Secara total terdapat 61 paket proyek di 15 provinsi yang dilelangkan pada Agustus ini. Dari jumlah itu, 30 paket senilai Rp 1,92 triliun berasal dari APBN 2016, sedangkan 31 paket senilai Rp 1,78 triliun berasal dari yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). ?Untuk SBSN kami telah membicarakannya dengan Kementerian Keuangan dan telah diberikan persetujuan,? kata Hediyanto.
Dalam nota keuangan RAPBN 2016, Kementerian PUPR telah mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 103,8 triliun. Dari jumlah itu, Ditjen Bina Marga mendapatkan Rp 46,28 triliun atau hanpir separuh dari total pagu anggaran Kementerian PUPR.
Hediyanto memberitahu, jika berjalan lancar, pada Januari 2016 pihaknya sudah dapat menandatangani kontrak senilai Rp 16,73 triliun. (Baca: Serapan Anggaran Rendah, Kementerian PU akan Tambah Jam Kerja)
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono mengatakan, proses lelang proyek ini telah mendapatkan persetujuan DPR. ?Kami sudah lapor. DPR sudah bilang oke, tapi kan teken kontraknya nanti,? kata dia.
Taufik juga memastikan proyek yang dilelang ini adalah proyek yang 100 persen sudah pasti akan dikerjakan. ?Kami sudah bisa prediksi mana yang pasti dan mana proyek yang setengah pasti,? ujarnya.
Pada tahun ini, tingkat penyerapan anggaran Kementerian PUPR terbilang rendah. Hingga Agustus, serapan anggarannya baru mencapai Rp 31,2 triliun atau 26,3 persen dari total anggaran Rp 118,6 triliun.
