Impor Barang Modal Turun, Program Pemerintah Belum Berjalan

KATADATA ? Efek perlambatan ekonomi terlihat dari kinerja neraca perdagangan April. Meski surplus US$ 454,4 juta, neraca perdagangan masih ditopang oleh impor yang stagnan. Bahkan impor barang modal tercatat turun 13,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Di mata investor, terutama pasar modal dan obligasi, masih rendahnya impor bahan baku bisa mengkhawatirkan karena industri dalam negeri belum menunjukkan peningkatan kinerja. Sementara impor barang modal yang negatif berarti program pembangunan pemerintah masih belum berjalan.

?Sekarang tergantung bagaimana spending pemerintah. Kan katanya mau dipercepat,? tutur ekonom Universitas Indonesia Anton Gunawan saat dihubungi Katadata, Jumat (15/5).

Di pasar modal, aliran dana yang masuk tergantung persepsi investor. Jika optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi kuat, maka investasi akan masuk ke pasar keuangan dalam negeri. ?Tapi kalau hasilnya akan lebih jelek lagi di Mei, mesti hati-hati, karena investor mulai pikir-pikir,? kata Anton.

Pemerintah, dia mengatakan, perlu memperhatikan situasi ini karena jika berlanjut pada Mei, maka kinerja perekonomian diindikasikan lebih rendah. Seharusnya menjelang puasa dan lebaran, impor bahan baku dan barang modal meningkat.

?(Surplus yang berkurang) ini konsisten dengan pelemahan ekonomi domestik. Permintaan domestik lemah, dan kenanya ke impor bahan baku,? kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total impor sepanjang April naik tipis 0,16 persen dibandingkan Maret 2015. Dilihat dari golongan penggunaan barang, impor barang konsumsi dan barang modal masing-masing turun 2,1 persen dan 13,6 persen. sedangkan impor bahan baku naik 3,9 persen.

?Impor bahan baku walaupun naik secara bulanan (mtm), tapi secara tahunan (yoy) turun. Itu mencerminkan kondisi ekonomi melambat,? kata dia.

Direktur Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, impor barang modal sudah mengindikasikan adanya peningkatan, terutama dari sisi volume. Kendati demikian, dia menyarankan agar barang modal untuk infrastruktur bisa diproduksi di dalam negeri, agar tidak menimbulkan defisit yang lebih besar.