Bank Dunia Dukung Pemerintah Terapkan Subsidi Tetap
KATADATA ? Bank Dunia mendukung rencana pemerintahan Joko Widodo menerapkan kebijakan subsidi tetap untuk bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini bisa lebih mudah diambil, di tengah harga minyak dunia yang terus turun.
Kepala Ekonom Bank Dunia Ndiame Diop mengatakan kebijakan subsidi tetap sangat baik bagi ruang fiskal. Namun, dia mengingatkan perlunya percepatan pengalihan dana subsidi saat ini, sebelum menerapkan kebijakan subsidi tetap. Ini dilakukan agar dampak kebijakan subsidi tetap tidak terlalu signifikan bagi masyarakat.
?Saya pikir itu (subsidi tetap) kebijakan yang bagus, khususnya saat harga minyak sedang menurun. Dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tinggal bagaimana yang akan dilakukan oleh pemerintah kedepan,? kata Diop, di Jakarta, Senin (8/12).
Dia mengapresiasi komitmen pemerintah untuk memperluas ruang fiskal untuk meningkatkan belanja pembangunan. Salah satunya dengan menaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter pada 18 November lalu. Menurut dia, hal ini merupakan komitmen positif di awal pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
Total belanja infrastruktur di Indonesia baru mencapai 3-4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Porsi ini masih jauh jika dibandingkan dengan Cina yang mencapai 10,5 persen dari PDB rata-rata per tahunnya.
Kebijakan pengalihan subsidi BBM, dengan menaikan harga dan menetapkan subsidi tetap, dia yakin pemerintah mampu mendorong pembangun infrastruktur, pembenahan sektor energi, dan pelaksanaan program sosial.
Diop juga menyebutkan, kebijakan ini akan memberi sinyal yang baik kepada investor karena melihat keseriusan pemerintah mengatasi permasalahan fiskal. Di sisi lain, iklim investasi akan semakin baik dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan menambahkan, subsidi tetap merupakan langkah ideal bagi pemerintah saat ini. Bahkan dia menyarankan, besaran subsidi tetapnya di kisaran Rp 1.000-Rp 1.500 per liter.
Menurutnya dengan besaran subsidi tetap tersebut, dampak terhadap inflasinya masih kecil. Apalagi di saat harga minyak dunia berada di level US$ 60-70 per barel, seperti saat ini. Namun, kebijakan ini memang cukup sulit diambil, karena pemerintah harus meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
?Ini sangat baik. Karena berarti pemerintah bisa mengunci subsidi BBM per tahun anggaran, sehingga fluktuasi harga minyak internasional tidak akan mempengaruhi pengeluaran subsidi pemerintah,? ujarnya.
