Naikkan Harga BBM Saja, Belum Bisa Atasi Defisit Transaksi Berjalan

KATADATA ? Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan, tidak cukup hanya dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM, memang bisa menghemat anggaran, namun belum tentu pengaruhnya pada penurunan konsumsi bisa besar.

"Seberapa besar penurunan konsumsi inilah, yang akan terlihat dampaknya ke neraca pembayaran. Bukan dari penghematannya (terhadap anggaran)," ujar Darmin, dalam seminar bertemakan 'Bedah Tuntas Solusi Defisit Transaksi Berjalan', di Jakarta, Kamis (16/10).

Darmin menyebutkan defisit transaksi berjalan merupakan masalah struktural. Makanya butuh perbaikan secara struktural, untuk mampu menurunkan defisit transaksi berjalan di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). (Baca: Defisit Transaksi Berjalan Melebar Hingga 4,3 Persen dari PDB)

Pertama, pemerintah perlu membuat kebijakan energi nasional, setelah menaikan harga BBM. Agar ke depannya Indonesia tak lagi bergantung pada impor minyak. Serta, mengalokasikan penghematan BBM ke sektor yang produktif, agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali ditingkatkan.

Kedua, melakukan reformasi birokrasi dengan menetapkan standarisasi di berbagai bidang, terutama pajak. Agar pendapatan pemerintah tetap bertambah dari sisi internal. Menurut Darmin, selama ini aturan dibuat tidak fleksibel, agar bisa diubah-ubah pelaksanaanya. Untuk itu, perlu ada standarisasi, benchmark, dan pengawasan.

Ketiga, meningkatkan neraca modal dan keuangan dengan menggenjot investasi. Jumlah investasi asing di Surat Utang Negara (SUN) tercatat 37 persen, dan 40 persen di pasar saham harus terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu dilakukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan investasi. Walau tidak langsung mengurangi defisit transaksi berjalan, tapi Ini baik bagi pasar valas.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan pemerintah perlu mengembangkan industri hulu. Hal ini dibutuhkan agar bahan baku dan bahan penolong, tak lagi impor dari luar negeri. Mengingat sebanyak 76 persen dari total impor merupakan bahan baku.

Menurut dia, seharusnya kebutuhan bahan baku bisa disubstitusi dari dalam negeri. Apalagi hingga saat ini, Indonesia mengandalkan ekspor komoditas yang harga sedang anjlok. Jika kebutuhan bahan baku masih harus impor, maka defisit perdagangan akan terus membesar.

Prasetyantoko juga sepakat, perlunya mendorong investasi agar penerimaan negara naik. Dengan adanya peningkatan investasi, terlebih di sektor hulu, akan mampu mengurangi beban impor yang tinggi.

Dia menjelaskan, defisit transaksi berjalan yang terjadi sejak Kuartal 1-2012 ini merupakan tanda banyaknya hal yang mesti dibenahi oleh pemerintah. Karena untuk kembali surplus, masalah struktural ini harus diatasi. "Kalau tidak, ini akan terus menggangu pertumbuhan ekonomi kedepannya," ujar Prasetyantoko.