Tak Ada Alternatif Bagi Jokowi Selain Menaikkan Harga BBM

KATADATA ?  Pemerintah angkat tangan mencegah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsudi agar cukup hingga akhir tahun. Tidak ada jalan lain bagi pemerintah baru kecuali dengan menaikkan harga BBM tahun ini.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo memastikan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter akan jebol. Agar masih tersedia hingga akhir tahun, pemerintah baru harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

Jika pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter, maka kuota BBM akan cukup bagi masyarakat.
"Begitu ada kenaikan, konsumsi akan turun," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/10).

(Baca: Kuota BBM Subsidi Habis Pertengahan Desember 2014)

Menurut dia, menaikkan harga BBM adalah cara mengurangi subsidi paling realistis. Selama ini perbedaan harga keekonomian dengan harga BBM bersubsidi memicu terjadinya penyalahgunaan dan penyelundupan.

Dia mencontohkan harga keekonomian solar rata-rata Rp 12.500 per liter, sedangkan harga solar bersubsidi Rp 5.500. "Ada disparitas harga yang tinggi," ujarnya.

Susilo melanjutkan, dengan pengurangan subsidi BBM yang nilainya hampir Rp 1 triliun per hari, pemerintah dapat menggunakan dana itu untuk keperluan yang lebih produktif. (Baca: Jokowi Diberi Keleluasaan Kendalikan BBM Bersubsidi)

Jika subsidi BBM yang nilainya hampir mencapai Rp 300 triliun dikurangi separuh, maka akan ada dana sebesar Rp 150 triliun yang bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, dana kesehatan, dan pendidikan. Dengan begitu, pemerintah baru tak perlu menambah utang untuk memenuhi pembiayaan pembangunan.

Susilo mengatakan cara pengendalian konsumsi BBM masih bisa dilakukan dengan larangan penggunaan BBM bersubsidi pada hari libur atau Sabtu dan Minggu. Namun cara ini akan menimbulkan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). "Ini menjadi risiko karena dipaksa berhemat agar kuota cukup hingga akhir tahun," tuturnya.