Jokowi Pilih Perbaiki Sistem, Ketimbang Tambah Pegawai Pajak

KATADATA ? Tim Transisi Jokowi-JK akan lebih fokus pada perbaikan sistem perpajakan nasional, untuk meningkatkan penerimaan pajak. Perbaikan sistem perpajakan akan lebih dipilih, ketimbang menambah pegawai pajak.

Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK mengatakan rasio sumber daya manusia yang diajukan pemerintah saat ini akan memakan waktu lama untuk mencapai rasio ideal. Untuk itu, pihaknya akan mengutamakan peningkatan sistem melalui penerapan sistem berbasis elektronik (IT).

Menurut Andi, pemerintahan Jokowi menargetkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam lima tahun ke depan mencapai 13,5 persen, dari saat ini yang hanya berkisar 11 persen. Sementara target rasio pajak ideal diproyeksikan pada rentang 14-15 persen. 

"Kalau pakai rasio sumber daya manusia yang diajukan oleh Dirjen Pajak, untuk mencapai titik ideal itu butuh waktu 18 tahun," ujar Andi, di Jakarta, Rabu (10/9).

Dalam perencanaanya, tim transisi tengah mengupayakan perubahan status kelembagaan otoritas yang bertanggung jawab menagih penerimaan negara. Andi menyebut, ada dua opsi bentuk lembaga yang sedang dibahas.

Pertama, Badan Otoritas Pajak yang hanya akan mengurus penerimaan berupa pajak. Kedua, Badan Penerimaan Negara yang menggabungkan seluruh jenis penerimaan seperti pajak, bea dan cukai serta penerimaan non pajak lainnya.

"Dua-duanya di luar Kementerian Keuangan. Ini terus didalami sehingga lebih lengkap," ujarnya.

Penerapan bentuk lembaga baru tersebut masih membutuhkan perubahan regulasi atau melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika lewat pembahasan di DPR, akan memakan waktu hingga 6 bulan. Akan lebih cepat jika menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan penerapan sistem elektronik memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, guna memastikan kelancaran tugas otoritas penagih pajak. Meski demikian, sistem tersebut tidak memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah yang banyak.

"Perlu dukungan political will dari pemerintah dan sumber daya yang kapabel dan berintegritas," tuturnya.

Yustinus menilai target rasio pajak ideal Tim Transisi mungkin bisa dicapai hingga akhir periode pemerintahan Jokowi, jika mampu memaksimalkan perbaikan kelembagaan ke depannya. Perpajakan membutuhkan sistem yang bisa mengintegrasikan seluruh data. Sistem pajak akan efektif jika datanya tersedia dan teratur dengan baik.