Berharap Pemulihan Ekonomi dengan Vaksin Normal Baru
Bagaimanapun, pemerintah juga mempunyai keterbatasan. Pendanaan untuk masyarakat atau industri itu hanya cukup untuk sekitar enam bulan.
Dengan kucuran berbagai stimulus, pelaksanaan kegiatan ekonomi nasional di berbagai sektor diharapkan dapat kembali pulih secara bertahap.
Kegiatan yang beriringan dengan normal baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan kembali pendapatan pajak yang terjadi melalui transaksi jual beli. Pajak ini penting karena pemerintah tidak mungkin terus mengandalkan pembiayaan dari utang maupun pinjaman untuk menangani dampak Covid-19.
Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede memastikan kebijakan normal baru akan terjadi hingga vaksin virus corona ditemukan. "Mudah-mudahan tahun depan kita sudah mendapatkan vaksin dan tersebar ke seluruh masyarakat Indonesia," katanya dalam webinar di Jakarta, Selasa (9/6).
Nantinya, saat vaksin telah ditemukan paling cepat pada 2021, ekonom senior ini memperkirakan ekonomi Indonesia baru bisa pulih sebagian. "Ini mungkin butuh waktu setengah hingga satu tahun lagi, tahun 2022 hingga 2023 baru dia kembali ke pra Covid-19," ujarnya, dikutip Antara.
Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,97% pada triwulan I 2020. Padahal, kasus pertama Covid-19 di Indonesia baru diumumkan pada 2 Maret 2020. Perekonomian diprediksi akan merosot pada posisi terbawah pada April-Mei 2020 karena kinerja konsumsi rumah tangga yang melambat.
(Baca: Menaker Sebut 3 Juta Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Imbas Corona )
Untuk itu, sasaran utama dalam kebijakan normal baru adalah memulihkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.
Tak hanya dari pemerintah, Raden mendorong swasta juga ikut mendorong perekonomian nasional usai pandemi berakhir agar ekonomi Tanah Air bisa kembali pulih. "Ini yang diharapkan menjadi pemicu untuk menggerakkan kita tumbuh ke depan," katanya.
Berikutnya, skenario pemulihan ekonomi.
Skenario Pemulihan Ekonomi
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mendukung adanya skenario normal baru untuk mendorong aktivitas ekonomi dan sosial secara perlahan. Wacana ini juga direspons positif oleh pasar keuangan yang terlihat dari membaiknya IHSG maupun stabilnya pergerakan rupiah.
Bagaimanapun, Pingkan mengingatkan agar kebijakan yang terkait dengan normal baru harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan virus corona. Persiapan menuju normal baru harus terus dimatangkan seiring dengan tambahan kasus baru yang masih meningkat setiap harinya.
"Yang jadi pertanyaan masyarakat selanjutnya adalah apakah pemerintah pusat dan daerah sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut," ujarnya.
Ia optimistis, melalui koordinasi dan kesiapan yang memadai, kebijakan ini dapat berjalan optimal. Sebab, masyarakat sudah memiliki kesadaran dalam mencegah penyebaran Covid-19.
Dengan persiapan yang matang, maka pemerintah bisa fokus untuk memulihkan konsumsi rumah tangga yang terdampak Covid-19. "Konsumsi yang meningkat akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi di ragam sektor sehingga berdampak menggerakkan roda-roda perekonomian," katanya.
(Baca: Biaya Naik di Era Normal Baru, Asosiasi Hotel Minta Bantuan Pemerintah)
Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah juga mengapresiasi adanya stimulus untuk mendukung kebijakan normal baru. Ia menilai stimulus yang diberikan melalui penambahan anggaran itu dapat menahan laju perlambatan ekonomi agar tidak terkontraksi ke zona negatif.
"Stimulus itu memang bukan untuk membuat perekonomian kita ke atas tapi untuk menahan laju perlambatan ekonomi," katanya.
Namun, kebijakan normal baru perlu diiringi dengan semangat kehati-hatian, mengingat berdasarkan sejarah, pandemi dapat berlangsung tahunan. Flu Spanyol pada 1918 misalnya, baru selesai sepenuhnya pada 1920.
Ia pun meminta pemerintah menjalankan kebijakan new normal dengan evaluasi keamanan secara menyeluruh. Pergerakan kurva kasus pasien positif, kurva pasien sembuh, dan kurva pasien meninggal harus terus dipantau. Sebab, pemulihan kesehatan masyarakat merupakan ujung tombak dari penanganan Covid-19.
Tanpa penanganan kesehatan yang memadai, ekonomi hanya akan berjalan di tempat, bahkan bisa tergelincir ke jurang ketidakpastian.
