Ketua MPR Minta Kembali ke Ekonomi Pancasila, Mengapa?
Pandemi corona telah mengoreksi seluruh tatanan ekonomi dunia menuju ekonomi baru. Oleh karena itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menilai pemerintah berpeluang menegakkan kedaulatannya di bidang ekonomi melalui ekonomi Pancasila.
"Saat globalisasi runtuh, ekonomi lokal otomatis mengambil haluan. Ini peluang bagi kita. Bicara ekonomi lokal, tentu tidak bisa terlepas dari sistem ekonomi Pancasila," ujar politisi Golkar yang kerap dipanggil Bamsoet, Sabtu (20/6).
Kendati demikian, tantangan terbesar ekonomi Pancasila bukanlah globalisasi semata tapi juga pada mental dan kualitas para pejabat negara.
(Baca: Proyeksi Suram Ekonomi Indonesia dan Dampak Turunannya)
Selain itu, adanya kesenjangan sosial juga semakin menjauhkan ekonomi Indonesia dari prinsip dasar negara. "Sebagus apapun konsep tatanan perekonomian tak akan membuahkan hasil maksimal jika dijalankan oleh para pejabat yang tak memiliki semangat nasionalisme dan berjiwa Pancasila," kata dia.
Maka dari itu, Bamsoet meyakini sistem ekonomi Pancasila mampu mengatasi tantangan bangsa, salah satunya ketergantungan akan produk impor di sektor pangan. Hal ini merupakan tantangan besar lantaran kedaulatan pangan Indonesia menurun sejak tahun 2010.
Dia pun mencontohkan, setiap tahunnya, Indonesia mengimpor 70% kebutuhan kedelai nasional, 12% kebutuhan jagung, 15% kebutuhan kacang tanah, 90% kebutuhan bawang putih, 30% konsumsi daging sapi nasional, 70% kebutuhan susu, buah, serta sayuran pada 2010-2013.
Bahkan untuk garam, setiap tahunnya Indonesia mengimpor separuh kebutuhan garam nasional atau sekitar 1,5 juta ton. "Padahal wilayah Indonesia sebagian besar lautan," ujarnya.
Tak hanya itu, dia pun heran Indonesia juga merupakan importir gula terbesar di dunia dengan total 4,45 juta ton, melebihi Tiongkok yakni 4,2 juta ton pada tahun 2017 hingga 2018. Padahal, penduduk Tiongkok jauh lebih banyak dibandingkan RI.
(Baca: Bank Dunia Prediksi 71 Juta Orang Menjadi Sangat Miskin Akibat Pandemi)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan ekonomi Pancasila masih belum bisa diterapkan di Tanah Air. Hal ini karena masih belum mendekatinya konsep perekonomian Indonesia dengan tokoh di balik sistem tersebut.
"Ekonomi Pancasila kita belum sampai sebuah grand theory. Tokoh di balik ini adalah Bung Hatta. Tapi siapa yang mengikuti Bung Hatta dengan benar? Menurut saya, kita memang sudah coba mendekati tetapi masih jauh dari gagasan, pemikiran dan kehendak Hatta," kata Suharso dalam seminar yang sama.
Suharso berharap konsep ekonomi Pancasila bisa diajarkan lebih dalam di lingkungan universitas. Tujuannya, agar generasi muda bisa menerapkan sistem tersebut dengan baik guna mewujudkan kedaulatan ekonomi dan politik.
