Ketua MPR: Pemerintah Lamban Respons Perbudakan ABK di Kapal Tiongkok
Oleh Happy Fajrian, 10 Mei 2020
Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai sikap pemerintah yang lamban menyebabkan korban ABK Indonesia dan keluarganya tak mendapat perlakuan yang layak.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
-
MPR Targetkan Donasi Rp 1 Miliar untuk Ojol dan UMKM Terdampak Corona
Bantuan dari MPR akan disalurkan melalui Gojek, Telkomsel, dan Kitabisa.com bagi masyarakat terdampak pandemi corona.
-
Kemenhub Kaji Usulan Ketua MPR soal Motor Bisa Lewat Tol
Sesuai peraturan perundang-undangan, kendaraan beroda dua sebenarnya diperbolehkan melintas di jalan bebas hambatan atau tol.
- Nasional
Bertemu MPR, KPK Janji Pemberantasan Korupsi Tak Buat Gaduh
- Nasional
Ketua MPR Minta KPK Ikut Pantau Kasus Jiwasraya dan Asabri
-
2 Des 2019
NasionalMasa Jabatan Presiden Mau Diubah, Jokowi Tolak Amendemen UUD 1945 MPR mewacanakan masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode dalam amendemen UUD 1945. Jokowi pun tak setuju usulan tersebut.
-
20 Okt 2019
NasionalPelantikan Jokowi, Ucapan dan Harapan dari Presiden Pakistan dan Korea Presiden Korea Selatan Moon Jae-in meyakini bahwa rakyat Indonesia akan menikmati pertumbuhan yang dinamis di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.
-
17 Okt 2019
NasionalJelang Pelantikan Jokowi, TNI-Polri Perketat Pengamanan Objek Vital Tak kurang 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri akan menempati titik-titik pengamanan yang telah direncanakan.
-
-
16 Okt 2019
NasionalKetua MPR Sebut Amendemen UUD Tak Ubah Mekanisme Pemilihan Presiden Ketua MPR menyatakan presiden tidak akan dipilih oleh MPR seperti era Orde Baru. Amendemen UUD 1945 hanya untuk menghidupkan kembali GBHN.
-
16 Okt 2019
NasionalKonsultasi Pelantikan Presiden, 10 Pimpinan MPR Temui Jokowi di Istana Bamsoet mengatakan, pihaknya telah mengundang hampir seluruh perwakilan negara ASEAN untuk hadir dalam pelantikan Jokowi-Ma’ruf.
-
14 Okt 2019
NasionalJadi Prioritas, Istana Pastikan Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Aman Pengamanan pada saat pelantikan akan melibatkan 27 ribu personel TNI-Polri.
-
9 Okt 2019
NasionalGerindra Sebut Amendemen UUD 1945 Hanya Fokus pada GBHN Gerindra mengatakan munculnya GBHN sesuai dengan rekomendasi dari MPR periode 2014-2019.
