Bertemu MPR, KPK Janji Pemberantasan Korupsi Tak Buat Gaduh
Oleh Dimas Jarot Bayu, 14 Januari 2020
KPK juga bakal mencari jalan keluar menyelesaikan persoalan tingginya biaya politik yang menjadi akar korupsi di Tanah Air
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
-
Ketua MPR Minta KPK Ikut Pantau Kasus Jiwasraya dan Asabri
KPK ikut memantau pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Asuransi Jiwasraya dan Asabri.
-
Masa Jabatan Presiden Mau Diubah, Jokowi Tolak Amendemen UUD 1945
MPR mewacanakan masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode dalam amendemen UUD 1945. Jokowi pun tak setuju usulan tersebut.
- Nasional
Pelantikan Jokowi, Ucapan dan Harapan dari Presiden Pakistan dan Korea
- Nasional
Jelang Pelantikan Jokowi, TNI-Polri Perketat Pengamanan Objek Vital
-
16 Okt 2019
NasionalKetua MPR Sebut Amendemen UUD Tak Ubah Mekanisme Pemilihan Presiden Ketua MPR menyatakan presiden tidak akan dipilih oleh MPR seperti era Orde Baru. Amendemen UUD 1945 hanya untuk menghidupkan kembali GBHN.
-
16 Okt 2019
NasionalKonsultasi Pelantikan Presiden, 10 Pimpinan MPR Temui Jokowi di Istana Bamsoet mengatakan, pihaknya telah mengundang hampir seluruh perwakilan negara ASEAN untuk hadir dalam pelantikan Jokowi-Ma’ruf.
-
14 Okt 2019
NasionalJadi Prioritas, Istana Pastikan Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Aman Pengamanan pada saat pelantikan akan melibatkan 27 ribu personel TNI-Polri.
-
-
9 Okt 2019
NasionalGerindra Sebut Amendemen UUD 1945 Hanya Fokus pada GBHN Gerindra mengatakan munculnya GBHN sesuai dengan rekomendasi dari MPR periode 2014-2019.
-
9 Okt 2019
NasionalPDIP Sebut Tak Akan Ubah Cara Pemilihan Presiden Lewat Amendemen UUD Basarah menyatakan PDIP tak berniat mengubah kewenangan MPR dapat memilih Presiden.
-
9 Okt 2019
NasionalJadwal Kembali Diubah, Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Jadi Pukul 14.00 WIB Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) beralasan pukul 14.00 WIB dianggap waktu yang ideal dengan jadwal masyarakat.
-
9 Okt 2019
NasionalTiga Fraksi Tolak Amendemen UUD 1945, MPR Buka Aspirasi Publik Tiga fraksi yang menolak rencana amendemen UUD 1945, yakni Golkar, PKS, dan Demokrat.
