Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Mengenal 7 Wewenang dan Tugas MPR

Selain isu reshuffle, pertemuan Jokowi dan pimpinan MPR membahas mengenai persiapan Sidang Tahunan MPR yang akan digelar pada 14 Agustus 2020.

Meski begitu, dia memahami bahwa pemerintah saat ini tengah bekerja keras menghadapi tantangan berat penanganan corona.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai sikap pemerintah yang lamban menyebabkan korban ABK Indonesia dan keluarganya tak mendapat perlakuan yang layak.

Bantuan dari MPR akan disalurkan melalui Gojek, Telkomsel, dan Kitabisa.com bagi masyarakat terdampak pandemi corona.

Sesuai peraturan perundang-undangan, kendaraan beroda dua sebenarnya diperbolehkan melintas di jalan bebas hambatan atau tol.

KPK juga bakal mencari jalan keluar menyelesaikan persoalan tingginya biaya politik yang menjadi akar korupsi di Tanah Air

KPK ikut memantau pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Asuransi Jiwasraya dan Asabri.

MPR mewacanakan masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode dalam amendemen UUD 1945. Jokowi pun tak setuju usulan tersebut.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in meyakini bahwa rakyat Indonesia akan menikmati pertumbuhan yang dinamis di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.

Tak kurang 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri akan menempati titik-titik pengamanan yang telah direncanakan.

Ketua MPR menyatakan presiden tidak akan dipilih oleh MPR seperti era Orde Baru. Amendemen UUD 1945 hanya untuk menghidupkan kembali GBHN.

Bamsoet mengatakan, pihaknya telah mengundang hampir seluruh perwakilan negara ASEAN untuk hadir dalam pelantikan Jokowi-Ma’ruf.

Pengamanan pada saat pelantikan akan melibatkan 27 ribu personel TNI-Polri.

Gerindra mengatakan munculnya GBHN sesuai dengan rekomendasi dari MPR periode 2014-2019.

Basarah menyatakan PDIP tak berniat mengubah kewenangan MPR dapat memilih Presiden.