Serapan Anggaran Covid-19 Mulai Meningkat lewat Berbagai Cara
Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran penanganan Covid-19 baru mencapai Rp 151,25 triliun atau 21,8% dari pagu Rp 695,2 triliun. Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat pencapaian tersebut mulai meningkat lantaran pihaknya telah mempercepat proses usulan baru dari berbagai pos anggaran.
"Mulai dari kesehatan, UMKM, bantuan sosial, dan sektoral serta pemda," ujar Sri Mulyani dalam konferensi virtual, Senin (10/8).
Pemerintah telah melakukan redesain terhadap program tak mengalami peningkatan penyerapan anggaran atau mendapatkan hambatan yang cukup besar. Simplifasi proses birokrasi juga terus dilakukan. "Maka penanganan Covid-19 dan pemulihan bisa betul-betul ditangani dengan maksimal, kata dia.
Sri Mulyani memerinci realisasi tersebut terdiri dari bidang kesehatan Rp 7,1 triliun, perlindungan sosial Rp 86,5 triliun, dukungan UMKM Rp 32,5 triliun, insentif usaha Rp 16,6 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 8,6 triliun. Sementara anggaran pembiayaan belum terealisasi.
Untuk pos anggaran kesehatan yang dialokasikan Rp 87,55 triliun, sebanyak Rp 45,9 triliun sudah masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. Sedangkan tanpa DIPA Rp 3,8 triliun karena merupakan insentif. Sementara, yang belum masuk DIPA Rp 37,9 triliun., tediri dari Rp 7,1 triliun atau 14,4% dari DIPA dan sisanya tanpa DIPA.
Realisasi anggaran kesehatan meliputi insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,8 triliun, santunan kematian 54 tenaga kesehatan Rp 16,2 miliar, gugus tugas Covid-19 Rp 3,2 triliun, serta insentif bea masuk dan PPN kesehatan Rp 2,1 triliun.
Alokasi anggaran program perlindungan sosial yang sebesar Rp 203,91 triliun terdiri dari yang sudah DIPA Rp 177,1 triliun dan belum DIPA Rp 26,7 triliun.
Realisasi itu terdiri dari PKH Rp 26,6 triliun, kartu sembako Rp 25,8 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,2 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 16,5 triliun, kartu prakerja Rp 2,4 triliun, diskon listrik Rp 3,1 triliun, dan BLT dana desa Rp 8,8 triliun.
Kemudian anggaran untuk sektoral k/l dan pemda yang sebesar Rp 106,5 triliun sudah masuk DIPA Rp 33,5 triliun dan belum masuk DIPA Rp 72,6 triliun.
Realisasi untuk sektoral k/l dan pemda terdiri dari padat karya k/l Rp 8,6 triliun, dana insentif daerah pemulihan ekonomi Rp 13,4 miliar, dan dana alokasi khusus fisik Rp 1,5 miliar. Selanjutnya, anggaran insentif dunia usaha Rp 120,61 triliun yang merupakan anggaran tanpa DIPA Rp 70 triliun dan belum DIPA Rp 50,6 triliun.
Anggaran insentif dunia usaha itu mencakup, PPh 21 ditanggung pemerintah Rp 1,18 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp 3,34 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 4,27 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp 3,6 triliun, dan penurunan tarif PPh badan Rp 4,17 triliun.
Untuk dukungan bagi UMKM dengan alokasi Rp 123,47 triliun yang sudah masuk DIPA Rp 41,2 triliun, tanpa DIPA Rp 78,8 triliun, dan belum DIPA R p3,4 triliun.
Realisasi dukungan bagi UMKM terdiri dari penempatan dana Rp 30 triliun, pembiayaan investasi LPDB Rp 1 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp 200 miliar, dan subsidi bunga Rp 1,31 triliun.
