Tak Capai Target, Belanja Kementerian PUPR Sepanjang 2020 Rp 88 T
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mencatat realisasi belanja infrastruktur sebesar Rp 87,59 triliun atau 93,06 persen dari pagi anggaran 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan peningkatan kualitas belanja pada 2020 dilakukan dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).
"Pada masa pandemi Covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," kata Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (2/1).
Realisasi belanja infrastruktur, mencakup program pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya tunai (PKT). Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, realisasi belanja PKT mencapai 97,85% dengan serapan tenaga kerja sudah 100%.
Kementerian PUPR juga mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,73 triliun, berupa perluasan program padat karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp1 triliun. Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp362,47 miliar. Hingga saat ini progresnya berkisar 98,39 persen.
Adapun pembelian produk rakyat, terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton sebesar Rp200 miliar, big gun sprinkler 250 unit sebesar Rp3,75 miliar, pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton serta pembelian resin ester 790,42 ton.
Kemudian pengadaan alat light weight deflectometer (LWD) 33 unit, modular RISHA (rumah instan sederhana sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp122,7 miliar, modular RUSPIN (rumah unggul sistem panel instan) 250 unit senilai Rp 6,04 miliar, kemudian pembelian tandon air dan biodegester.
Tambahan anggaran untuk mendukung PEN juga dialokasikan dalam mendukung program prioritas nasional sebesar Rp188,3 miliar dan pengembangan lumbung pangan serta kawasan industri sebesar Rp184,46 miliar. Pengembangan food estate di lahan eks pengembangan lahan gambut telah dimulai sejak akhir September 2020 dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi.
Alokasi anggaran Kementerian PUPR dipangkas dari alokasi awal dalam APBN 2020 sebesar Rp 120,22 triliun. Pemangkasan anggaran dilakukan untuk direalokasi dalam bentuk anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Adapun realokasi anggaran diambil dari penghematan belanja perjalanan dinas dan paket rapat sebesar 50% yang belum terserap.
Kementerian PUPR mengantongi alokasi belanja terbesar pada 2021 mencapai Rp 149,8 triliun. Anggaran tersebut, antara lain akan digunakan untuk pembangunan lumbung pangan, kawasan industri, serta sejumlah proyek infrastruktur dasar seperti jalan, sumber air, sanitasi, tol, rumah susun untuk pekerja.
Kementerian Keuangan memproyeksi serapan belanja negara hingga akhir 2020 hanya akan mencapai Rp 2.639,8 triliun atau 96,4% dari pagu Rp 2.739,2 triliun. Namun berdasarkan data APBN Kita edisi Desember, realisasinya baru mencapai Rp 2.306,71 triliun atau 84,2% dari target hingga 30 November.
