Rapor Belanja Negara 2020: Tak Capai Target dan Catatan Merah Bansos

Agatha Olivia Victoria
30 Desember 2020, 13:24
belanja negara, bansos, apbn 2020, kemenkeu
123RF.com/Sembodo Tioss Halala
Ilustrasi. Kementerian Keuangan memperkirakan belanja bansos hanya mencapai 96% dari target.

Belanja negara menjadi tumpuan pemerintah untuk mendorong ekonomi keluar dari jurang resesi di pengujung tahun. Namun, penyerapannya yang diperkirakan kembali meleset dari target tak akan maksimal memberikan dorong bagi perekonomian.

Kementerian Keuangan memproyeksi serapan belanja negara hingga akhir 2020 hanya akan mencapai Rp 2.639,8 triliun atau 96,4% dari pagu Rp 2.739,2 triliun. Namun berdasarkan data APBN Kita edisi Desember, realisasinya baru mencapai Rp 2.306,71 triliun atau 84,2% dari target hingga 30 November.

Advertisement

Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.558,7 triliun atau 78,9% dari target, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa telah mencapai 97,92% dari target atau Rp 748 triliun.

Pada belanja pemerintah pusat, belanja barang dan sosial menjadi dua pos anggaran dengan reallisasi terbesar, bahkan telah melewati pagu APBN perubahan. Belanja barang mencapai 121% dari pagu atau mencapai Rp 326,8 triliun dan belanja sosial mencapai 112,1% atau Rp 191,4 triliun.

Di sisi lain, beberapa pos belanja menunjukkan penyerapan anggaran yang masih rendah. Serapan belanja modal mencapai 80,4% dari target atau Rp 110,4 triliun, sedangkann belanja pegawai mencapai 86,4% dari target atau Rp 221,8 triliun.

Sementara itu, belanja subsidi baru mencapai 78,1% dari target atau Rp 150 triliun. Adapun belanja lain-lain baru terealisasi 25,9% dari target atau Rp 116,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, belanja modal yang masih rendah dan terkontraksi dibandingkan tahun lalu disebabkan oleh keterbatasan dalam melakukan aktivitas akibat pandemi. Sedangkan belanja sosial didorong lebih besar untuk menjadi jaring pengaman bagi kelompok masyarakat menengah bawah.

"Ada beberapa belanja yang digeser dari pos belanja modal. Namun, untuk program padat karya tetap dipertahankan karena ini untuk mendorong penyerapan tenaga kerja," kata Suahasil pada pekan lalu.

Belanja sosial tersebar di beberapa kementerian. Hal ini membuat beberapa belanja kementerian telah melampaui pagu. Belanja Kementerian Ketenagakerjaan bahkan mencapai 703,3% atau Rp 31,5 triliun. Kementerian Sosial mencapai 124,1% dari pagu atau Rp 129,6 triliun dan Kementerian Kesehatan sebesar 106,6% dari pagu atau Rp 83,7 triliun.

Belanja sosial juga dialokasikan pada pagu anggaran Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, realisasi anggaran Kemendikbud baru mencapai 88,3% dari pagu atau Rp 62,4 triliun, sedangkan Kementerian Agama mencapai 90,7% pagu atau Rp 784 triliun.

Meski realisasi belanja sosial paling tinggi, pos anggaran ini memiliki catatan merah karena kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari ditangkap tangan oleh KPK dan saat ini telah dicopot dari posisinya. Ia kemudian digantikan oleh Tri Rismaharini yang sebelumya menjabat sebagai Walikota Surabaya. 

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan yang mengantongi pagu anggaran terbesar baru merealisasikan belanja sebesar 87,5% dari pagu atau Rp 103,2 triliun. Sementara realisasi belanja Polri dan Kementerian PUPR masing-masing mencapai 90,7% dari pagu.  Beberapa Realisasi ini kami akan kawal terus hingga hari terakhir anggaran 2020," katanya.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement