RI Perlu 5 Kunci Pembaruan Ekonomi untuk Jadi Negara Maju pada 2045

Pemerintah pada 2019 meluncurkan visi Indonesia 2045 dengan target menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai US$ 7,3 triliun dan pendapatan per kapita US$ 25.000.

Profesor emeritus bidang ekonomi Universitas Boston, Amerika Serikat, Prof. Gustav Fritz Papanek memaparkan lima pilar pembaruan ekonomi yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai target visi 2045.

Ia mengatakan perubahan ini akan sulit dilakukan namun akan menjadi masalah jika tidak dilakukan. Ekonomi akan tumbuh dengan lambat dan menyebabkan kesenjangan pendapatan yang sangat besar.

“Perubahan ini memang sulit tetapi manfaatnya sangat besar karena karena orang-orang yang ekonominya tertinggal ini akan marah ketika mereka melihat hanya segelintir orang yang mendapat manfaat dari pembangunan,” kata Prof. Gustav dalam acara IDE Katadata 2021 bekerja sama dengan Barito Pacific, Kamis (25/3).

Lima pilar pembaruan ekonomi yang dimaksud Prof. Gustav yaitu, satu, menurunkan nilai rupiah (devaluasi) untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Tetapi agar manfaat devaluasi dapat dirasakan, perlu ada kompensasi terhadap harga barang-barang kebutuhan pokok untuk masyarakat miskin. Ini dibutuhkan untuk meredam dampak devaluasi mata uang terhadap inflasi.

Simak proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020-2060 menuru Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada databoks berikut:

Kedua, pemerintah harus mensubsidi kebutuhan para pekerja mulai dari kebutuhan sehari-hari, kesehatan, transportasi, dan lainnya untuk meningkatkan pendapatan riil mereka.

Yang ketiga, memastikan investasi infrastruktur untuk mendorong sektor manufaktur berorientasi ekspor dan juga pariwisata. “Kami merekomendasikan 15% dari dana investasi infrastruktur digunakan untuk pembangunan di tempat-tempat wisata,” ujarnya.

Keempat, meningkatkan pendapatan pemerintah secara substansial untuk membiayai perubahan kebijakan lainnya. “Kami merekomendasikan program jaminan kerja untuk mempekerjakan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur lokal,” kata Prof. Gustav.

Serta terakhir, perubahan di semua pendidikan menengah dan pengembangan selektif di tingkat universitas agar perubahan yang dilakukan dapat berhasil. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta berbagai institusi untuk melahirkan SDM yang berkualias demi industri yang kompetitif.

Dalam pemaparannya ia mengatakan bahwa di Indonesia ada 20 juta pekerja yang termasuk ke dalam “surplus workers” yang tenaga kerjanya tidak ada permintaan sehingga meningkatkan jumlah masyarakat perekonomiannya tertinggal.

Menurutnya ada dua kelompok pekerja di Indonesia yang mendapatkan pekerjaan karena adanya kebutuhan akan pekerja, yaitu pekerjaan di sektor formal seperti konstruksi, manufaktur, transportasi dan komunikasi.

“Namun jumlah lapangan pekerjaan di sektor tersebut tidak cukup untuk mempekerjakan seluruh angkatan kerja atau labor force yang ada,” kata Prof. Gustav. “Pada 2020 ada dua juta orang yang bergabung dengan angkatan kerja namun jumlah pekerjaan yang ada hanya sekitar satu juta.”

Prof. Gustav mengatakan satu juta angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan kemudian masuk ke sektor informal, di mana mereka bisa berbagi pekerjaan dan pendapatan. Tapi “surplus worker” ini memiliki produktivitas yang sangat rendah, bahkan nyaris tidak ada.

“Misalnya ‘surplus worker’ ini menjadi orang ketiga yang ikut berjualan majalah padahal dua orang saja sudah cukup. Jadi produktivitas mereka rendah bahkan hampir tidak ada,” kata Prof. Gustav.

Ia menjelaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia tergantung pada jumlah pekerjaan di bidang manufaktur dan sektor formal lainnya yang bisa menampung jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan.

“Tanpa perubahan, lapangan kerja formal tumbuh lebih lambat daripada angkatan kerja sehingga pekerja ‘surplus’ meningkat. Dengan adanya perubahan atau reformasi ekonomi, kelebihan tenaga kerja akan hilang,” kata dia.