Luhut Puji Langkah Erick Thohir Mempertajam Bisnis BUMN
Pemerintah terus mendorong Badan Usaha Milik Negara sebagai motor penggerak perekonomian, terutama di tengah pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi langkah yang sudah ditempuh Menteri BUMN Erick Thohir untuk memperbesar peran BUMN terhadap perekonomian dengan mempertajam bisnis perusahaan negara.
"Namun, BUMN dari waktu ke waktu dituntut untuk memberikan sumbangan yang lebih dalam pembangunan ekonomi, " kata Luhut dalam IFG Progress Launching & Sesi 1: Reformasi BUMN, Rabu (28/4).
Menurut Luhut, upaya mempertajam lini bisnis dari masing-masing perusahaan pelat juga diikuti dengan penguatan aspek tata kelola dan manajemen risiko. Dengan demikian, BUMN diharapkan menghasilkan kinerja yang sehat dan menguntungkan.
Selain tata kelola dan manajemen risiko yang baik, lanjut dia, budaya akhlak harus menjadi nilai inti yang dicanangkan Kementerian BUMN. Dengan demikian, BUMN dapar menjadi penopang utama bagi komisaris, direksi, dan karyawan dalam mengelola roda organisasi sehari-hari.
Di sisi lain, Luhut mengapresiasi peran aktif BUMN membangun ekonomi melalui pemulihan ekonomi nasional di kala negara sedang pandemi. Salah satunya adalah peran aktif BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan Indonesia Financial Group (IFG) yang dapat memberi penjaminan untuk kredit UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo guna memastikan UMKM tetap menjalankan usaha dalam kondisi Covid-19.
BUMN juga turut berperan aktif dalam menangani penyebaran virus corona. "Terutama dalam membatu pemerintah memberikan vaksin dan peralatan medis kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Mantan Kepala Staf Kepresiden Indonesia tersebut pun berpesan agar BUMN dapat bisa terus dijalankan dengan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Dengan demikian, BUMN tidak dihadapi dengan berbagai persoalan yang mendera kinerja korporasinya.
Kementerian Keuangan mencatat BUMN telah menyetorkan pendapatan ke negara dalam bentuk dividen dan pajak mencapai Rp 1.896,5 triliun selama 2010 hingga 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, BUMN membayarkan dividen Rp 377,8 triliun dan pajak Rp 1.518,7 triliun selama 2010-2019.
"Penyertaan modal negara selama satu dekade secara tunai Rp 178 triliun dan nontunai Rp8,16 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (8/2).
Menkeu memerinci, PMN yang diberikan negara kepada BUMN adalah Rp 186,47 triliun yang dibagi dalam dua tujuan yakni untuk meningkatkan kapasitas usaha sebesar Rp 179,16 triliun dan perbaikan struktur modal Rp 7,30 triliun. BUMN, menurut dia, memiliki peran penting sebagai katalis dalam mendorong aktivitas perekonomian nasional dan menjadi agen pembangunan yang biasanya kurang menarik bagi swasta tetapi memiliki dampak sosial yang besar.
Hingga akhir 2019, jumlah BUMN mencapai 117 BUMN. Jumlah ini berkurang dibandingkan pada 2010 yang mencapai 145 BUMN karena kebijakan restrukturisasi yang dilakukan untuk mengefisiensikan operasional perusahaan negara.
Sementara investasi dari pekerjaan BUMN, lanjut dia, cukup merata di Tanah Air dengan total jumlah proyek mencapai 112 proyek dengan nilai Rp 833,9 triliun. Proyek-proyek tersebut, terdiri dari infrastruktur jalan, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan air, transportasi, bandara, kawasan dan ketenagalistrikan. "Leverage rata-rata dari seluruh satu rupiah yang kita masukkan dalam PMN adalah mencapai 8,97 kali," katanya.
