Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesehatan untuk Covid-19 Jadi Rp 194 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dari Rp 182 triliun menjadi Rp 193,93 triliun. Kenaikan anggaran ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
"Terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Sidang Kabinet secara virtual, Senin (5/7).
Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai diagnostik, pengetesan (testing), penelusuran (tracing), dan biaya perawatan pasien Covid-19. Saat ini, terdapat 236.340 pasien virus corona yang tengah menjalani perawatan.
Pemerintah juga memberikan insentif kepada tenaga kesehatan, santunan kematian, dan pembelian obat maupun Alat Pelindung Diri (APD). Di luar itu, pemerintah menyediakan anggaran Rp 193 triliun untuk pengadaan 53,9 juta dosis vaksin dan bantuan untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 19,15 juta orang. Penambahan anggaran kesehatan ini juga meliputi pemberian insentif perpajakan untuk sektor kesehatan.
Adapun untuk memenuhi tambahan anggaran itu, pemerintah akan melakukan refocusing anggaran. "Ada refocusing tahap selanjutnya untuk membiayai Rp 26,2 triliun plus Rp 6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa," kata dia.
Penyisiran anggaran itu berasal dari pos belanja kementerian/lembaga seperti honorarium, perjalanan dinas, paket rapat, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, hingga pengadaan kenadaraan. Kemudian, anggaran kegiatan yang tidak selesai tahun ini juga dialihkan untuk program PEN 2021.
"Refocusing ini tidak seharusnya mengganggu belanja kementerian/lembaga," katanya.
Pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan layanan kesehatan bagi pasien Covid-19. Salah satunya melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan 11 aplikasi telemedicine untuk menyediakan layanan konsultasi dan obat gratis bagi pasien positif Covid-19 yang menjalankan isolasi mandiri.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kerja sama ini dilakukan agar pasien dengan gejala ringan dan orang tanpa gejala bisa mengakses pengobatan di rumah. Adapun, 11 telemedicine itu meliputi Alodokter, Getwell, Good Doctor, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok. Layanan gratis ini akan diuji coba mulai Selasa (6/7) di DKI Jakarta.
Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pos anggaran kesehatan pada program PEN hingga 25 Juni 2021 baru mencapai Rp 45,4 triliun atau 26,3% dari pagu. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, realisasi anggaran yang rendah ini terjadi karena sempat ada kendala suplai vaksin sebelum Lebaran. Namun, hambatan tersebut sudah teratasi saat ini. "Sehingga saat ini fokusnya adalah mempercepat vaksinasi itu sendiri agar kekebalan kelompok bisa tercapai pada akhir tahun ini," ujar dia pekan lalu.
Sementara itu, Ekonom Senior Yusuf Rendy Manilet menilai, lambatnya realisasi anggaran PEN terutama untuk kesehatan perlu menjadi perhatian pemerintah. "Jangan sampai dengan realisasi yang rendah, program vaksinasi dan peningkatan kapasitas test, tracing dan isolasi tidak berjalan secara optimal dan pada muaranya akan menganggu ritme pemulihan ekonomi," kata Yusuf kepada Katadata.co.id pada bulan lalu.
Menurut dia, salah satu alasan proses pemulihan ekonomi berjalan lambat pada tahun lalu karena tren kasus Covid-19 yang masih tak menentu, serta tidak optimalnya perencanaan dan realisasi anggaran PEN kesehatan.
Kasus aktif Covid-19 di Indonesia hingga 5 Juli 2021 telah mencapai 295,2 ribu kasus, naik 13,5 ribu kasus dari hari sebelumnya. Jumlah ini membawa Indonesia sebagai negara dengan kasus aktif Covid-19 tertinggi kedua di Asia.
