Ditjen Pajak Buka Peluang Telusuri Laporan Suaka Pajak Pandora Papers
International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) melaporkan sejumlah nama orang kaya dunia yang menyimpan hartanya di negara suaka pajak. Laporan bertajuk 'Pandora Papers' itu menyeret nama sejumlah nama pejabat dan pebisnis dalam negeri.
Dua di antara nama terkenal yang muncul adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmadrin Noor menyatakan, belum meneliti informasi dan dokumen apapun terkait laporan ICIJ ini. Namun, DJP terbuka pada semua informasi dan masukan dari berbagai pihak.
"Prinsipnya Ditjen Pajak terbuka terhadap semua informasi dan masukan, dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Neilmadrin dalam keterangan tertulisnya kepada Katadata.co.id, Selasa (5/10).
Luhut yang masuk dalam daftar nama pejabat di laporan Pandora Papers turut memberikan tanggapan. Dalam laporan tersebut, ia dikaitkan dengan sebuah perusahaan cangkang di Republik Panama.
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengklarifikasi bahwa atasannya telah keluar dari perusahaan sejak 2010. Perusahaan yang dimaksud yakni Petricapital S.A. Bisnisnya bergerak di bidang minyak dan gas bumi dan berdiri sejak tahun 2006. Jodi menyebut Luhut sempat menjabat sebagai direktur utama perusahan, tetapi hanya selama tiga tahun dari 2007-2010.
Menurut Jodi, Luhut awalnya berencana menggunakan Petrocapital S.A untuk pengembangan bisnisnya di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, perusahaan menghadapi berbagai kendala terkait lokasi geografis, budaya dan kepastian investasi.
"Sehingga Bapak Luhut B. Pandjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital dan fokus pada bisnis beliau yang ada di Indonesia," kata Jodi dalam keterangan tertulis yang diperoleh Katadata.co.id, Senin (4/10).
Jodi mengatakan, Luhut juga belum berhasil mendapatkan proyek investasi yang layak selama tiga tahun masa jabatannya di perusahaan tersebut. Ia pun membantah bahwa perusahaan tersebut pernah menjalin kerja sama dengan perusahaan pelat merah, Pertamina.
"Tidak pernah ada perubahan nama dari Petrocapital menjadi Pertamina Petrocapital S.A," kata dia.
Hal ini berbeda dengan laporan ICIJ sebagaimana dimuat dalam Majalah Tempo edisi Sabtu (2/10) yang juga ambil bagian dalam investigasi tersebut. Laporan tersebut mengungkap bahwa Luhut pertama kali ditunjuk sebagai direktur utama perusahaan pada 19 Maret 2007.
Melalui pertemuan tersebut, perusahaan juga resmi berganti nama menjadi Petrostar-Pertamina Internasional SA. Kendati demikian, bersamaan dengan mundurnya Luhut dari posisi direktur utama, Petrostar dikabarkan ikut bubar pada Juli 2010
Sementara itu, Airlangga Hartarto yang juga ikut terseret laporan Pandora Papers sampai sekarang belum memberikan klarifikasi. Katadata.co.id berulang kali menghubungi Airlangga dan Juru Bicaranya, Alia Karenina. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respon dari keduanya.
Politisi partai Golkar itu kabarnya bekerja sama dengan adiknya Gautama Hartarto untuk mendirikan perusahaan cangkang di British Virgin Islands. Ia kabarnya merupakan pemilik dari perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holding Limited.
