Pemerintah Kejar Serapan Dana PEN Rp 214 T dalam 42 Hari Terakhir 2021
Pemerintah akan menggenjot penyerapan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 214,2 triliun di sisa kurang dari dua bulan menuju akhir 2021. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara optimistis anggaran PEN akan terserap sampai 95% sekalipun realisasi sejumlah pos belanja masih di bawah 65%.
Ia melaporkan, realisasi PEN mencapai Rp 495.77 triliun atau 66,6% dari pagu Rp 744,77 triliun hingga 19 November 2021. Jika ingin mengejar realisasi anggaran mencapai 95% target atau Rp 710 triliun, maka pemerintah harus mengelontorkan Rp 214 triliun dalam 42 hari terakhir di tahun ini.
"Estimasi kami PEN ini akan terealsiais 95% di akhir tahun nanti. Komponen kesehatan kemungkinan besar akan cukup tinggi realisasinya karena kita masih ada beberapa tagihan rumah sakit yang masih berproses dan diharapkan diselesaikan tahun 2021," kata Suahasil dalam webinar Economic Outlook 2022, Senin (22/11).
Berdasarkan bahan paparannya, realisasi belanja kesehatan baru mencapai Rp 135,53 triliun atau 63% dari pagu sebesar Rp 214,86 triliun. Realisasi anggaran ini dipakai untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan rumah sakit darurat, pembayaran insentif kepada 1,3 juta nakes pusat dan santunan kematian kepada 501 nakes. Selain itu, ada juga pembayaran biaya perawatan untuk 759 ribu pasien.
Anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi paling lambat. Anggaran ini baru terpakai Rp 81,83 triliun atau 50,4% dari pagu Rp 162,4 triliun. Realisasinya sampai akhir tahun diperkirakan tidak akan mencapai pagu.
"Subsidi bunga KUR masih ada dalam proses penagihan, sehingga anggaran dukungan UMKM dan korporasi akan terserap sekitar 90% di akhir tahun," kata Suahasil.
Adapun realisasi program dukungan UMKM dan korporasi ini sudah dimanfaatkan oleh 12,8 juta pelaku usaha dalam bentuk program Bantuan Pelaku Usaha Mikor (BPUM), IJP untuk 2,29 juta UMKM dan 43 korporasi, penempatan dana di bank dengan total penyaluran kredit Rp 450 triliun kepada 5,46 juta debitur. Subsidi bunga KUR sudah dipakai 6,7 juta debitur dan bantuan kepada 1 juta PKL.
Selanjutnya, program prioritas sudah terserap Rp 75,44 triliun atau 64% dari pagu sebesar Rp 117,94 triliun. Seperti dua pos belanja sebelumnya, Suahasil optimistis kinerja kuartal keempat ini akan mendorong realisasi anggaran program prioritas yang lebih tinggi.
Realisasi anggaran program prioritas ini dipakai untuk mendukung sejumah program padat karya yang sudah menciptakan 1,43 juta pekerja, dukungan kepada sektor pariwisata, hingga program ketahanan pangan.
Realisasi perlindungan sosial juga diproyeksikan tidak akan terserap sepenuhnya, kendati demikian masih akan tinggi karena masih ada pembayaran sejumlah bantuan sosial di bulan November dan Desember. Adapun realisasinya sampai 19 November sudah mencapai Rp 140,5 triliun atau 75,5% dari pagu sebesar Rp 186,64 triliun.
Program perlindungan sosial sudah memberi manfaat melalui berbagai program. Program PKH sudah tersalurkan kepada 18,1 juta keluarga, BST kepada 9,99 juta keluarga, dan BLT desa kepada 5,62 juta keluarga. Kartu pra-kerja dimanfaatkan oleh 5,96 juta orang, kuota internet kepada 64,59 juta pelajar dan guru, dam subsidi listrik kepada 32,6 juta penerima.
Di samping empat pos belanja PEN sebelumnya, anggaran untuk insentif usaha terserap paling cepat. Realisasi klaster ini sudah mencapai Rp 62,47 triliun atau 99,4% dari pagu Rp 62,83 triliun. Anggaran ini diberikan dalam bentuk insentif perpajakan kepada sejumlah sektor usaha, mulai dari UMKM hingga penjualan kendaraan dan properti.
"Sampai akhir tahun kemungkinan melewati 100% dan kita akan akomodasi sebagai bentuk dorongan dari APBN agar kegiatan ekonomi terus bergulir," kata Suahasil.
