Sri Mulyani Ramal Ekonomi RI Tumbuh 3,7% di 2021, Di Bawah Asumsi APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan menembus 5% (year on year) pada kuartal IV tahun 2021.  Dengan demikian, untuk keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7%.

Sebagai informasi, perekonomian Indonesia terkontraksi 0,71% pada kuartal I tahun ini (year on year/YoY). Perekonomian Indonesia mengakhiri periode resesi pada kuartal II /2021 dengan tumbuh mencapai 7,07%.
Pertumbuhan ekonomi menurun di kuartal III/2021 yakni 3,51%.

"Kita memperkirakan di kuartal IV, pertumbuhan ekonomi di 5% sehingga secara keseluruhan ada di 3,7% atau di 3,5-4% jika kita menggunakan range. Realisasinya di bawah proyeksi kita 5%,"tutur Sri Mulyani, saat konferensi pers realisasi APBN 2021, Senin (3/1).

 Sri Mulyani menjelaskan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV didukung menguatnya aktivitas konsumsi serta investasi dan ekspor yang masih tinggi.

Aktivitas ekonomi di kuartal terakhir tahun 2021 juga didukung oleh terkendalinya penyebaran Covid-19.

Konsumsi rumah tangga menguat termasuk untuk sektor transportasi dan leisure.
Aktivitas investasi juga  meningkat seiring membaiknya supply chain dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sementara itu, ekspor dan impor diperkirakan masih tumbuh tinggi di kuartal IV, terutama untuk non-migas.

Namun, menjelang berakhirnya kuartal IV/2021, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sedikit.

"Selain resiko varian Omicron, resiko global juga meningkat terutama terkait percepatan tapering off di Amerika Serikat serta meningkatnya tekanan inflasi global serta melambatnya ekonomi Cina,"tutur Sri Mulyani.

 Dalam APBN 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 5,0%.  Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia  terkontraksi 2,07% yang menjadi kontraksi pertama sejak krisis ekonomi 1998.
Sementara itu, pada tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%.

Sri Mulyani menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021  diperkirakan lebih rendah daripada yang ditargetkan karena sejumlah hal.

Di antaranya adalah merebaknya varian Delta di bulan Juli dan pengetatan mobilitas saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

 Sebagai catatan, varian Delta mulai merebak di Indonesia di akhir Juni  tahun lalu hingga menyebabkan lonjakan kasus hingga menembus 56 ribu/hari di pertengahan Juli.

Lonjakan kasus memaksa pemerintah menerapkan PPKM Darurat yang kemudian berganti nama menjadi PPKM Level 4 sejak awal Juli.

Pemberlakuan PPKM ini menyurutkan mobilitas masyarakat hingga memangkas konsumsi masyarakat secara signifikan.

"Di Kuartal I/2021 kita masih kena (pengetatan) Nataru dan di kuartal II ada Delta.  Kita berharap di tahun 2022 tidak terjadi lagi,"ucapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) kan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal IV dan keseluruhan tahun pada bulan depan.