Ibu Kota Pindah, Apa Efeknya ke Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung?
Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur mulai 2024. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menilai rencana ini tidak akan mempengaruhi potensi penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung.
Presiden Direktur KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, potensi penumpang tetap ada karena Jakarta masih akan menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan perdagangan, yang ramai dikunjungi masyarakat. Selain itu, menurut dia, kereta cepat akan melalui daerah industri yang sedang tumbuh di sepanjang jalur Jakarta-Bandung.
"Pemindahan IKN tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penumpang mengingat Jakarta masih tetap menjadi kota perdagangan utama dan akan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitarnya," ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Ia juga memaparkan hasil riset Polar UI pada 2021 mengenai potensi penumpang dari kereta cepat yang mencapai 30 ribu penumpang per hari. Namun, ia mengatakan perkiraan jumlah penumpang ini lebih rendah dari riset LAPI ITB yang sempat merilis angka perkiraan pengguna 61.000 penumpang per hari.
"Penurunan permintaan ini terjadi karena riset Polar UI didasari pada kondisi pandemi Covid-19 dan dampak turunan lainnya yang berimbas pada turunnya mobilitas warga," katanya.
Ia mengatakan jumlah penumpang Jakarta-Bandung yang akan terdampak pandemi Covid-19 akan memeengaruhi proyeksi pengangkutan hingga lima tahun ke depan. "Perhitungan demand forecast yang terkini menggunakan pendekatan serta asumsi pertumbuhan yang konservatif, terutama di lima tahun pertama masa pengoperasian, dan tentu kami terus berharap pandemi ini segera usai sehingga mobilitas warga bisa kembali normal," katanya.
Meski demikian, ia menyakini potensi perekonomian yang membaik dan kembalinya aktivitas manusia bisa menjadi harapan adanya peningkatan jumlah penumpang kedepannya.
Proyek kereta cepat Jakarta – Bandung alias adalah kerja sama antara Indonesia dan Cina dengan membentuk perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China.
Dalam kerja sama tersebut, pemerintah Indonesia memiliki 60 % saham melalui PT Pilar Sinergi. Ini konsorsium yang terdiri dari empat perusahaan BUMN, yaitu PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sementara itu, konsorsium Cina menguasai 40 % saham. Perusahaan yang tergabung dalam konsorsium mereka yakni China Railway International, China Railway Group, Sinohydro Corporation, CRRC Corporation, dan China Railway Signal and Communication.
Kereta cepat ini mempunyai panjang trase 142,3 kilometer dan melewati empat stasiun: Halim, Karawang, Padalarang, dan berakhir di Tegalluar. Berdasarkan laman resmi KCIC, hanya dibutuhkan waktu 45 menit untuk menerobos perjalanan dari Jakarta ke Bandung.
Proyek ini dijadwalkan rampung 2019 sehingga bisa segera beroperasi. Namun berbagai masalah muncul dari persoalan teknis konstruksi, hingga anggaran. Biaya investasi membengkak dari Rp 86,52 triliun kini diperkirakan mencapai Rp 114,24 triliun. Presiden Joko Widodo kemudian mematok target proyek kereta cepat untuk bisa diuji di akhir 2022.
