Kripto Mengancam Stabilitas Keuangan Global, G20 Bahas Pengaturannya
Pertemuan hari kedua menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 pada hari ini, Sabtu (16/7), antara lain akan membahas pengawasan terhadap aset kripto.
"Diskusi kita hari ini bertujuan untuk memastikan bahwa terlepas dari keadaan yang menantang yang kita hadapi, G20 tetap berkomitmen untuk memberikan tindakan nyata mendukung pertumbuhan dan pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif," kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat membuka pertemuan hari kedua tingkat menteri dan gubernur bank sentral G20 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/7).
Perry menyebut, ada lima topik utama yang akan dibahas dalam pertemuan hari ini. Kelimanya, yakni exit strategy untuk stabilitas keuangan dan efek rambatan serta keuangan non-bank, risiko keuangan terkait iklim, aset kripto, inklusi dan digitalisasi keuangan, insiatif baru untuk kesenjangan data.
Terkait kripto, menurut Perry, negara-negara G20 dan undangan, termasuk organisasi internasional yang hadir dalam pertemuan hari ini akan menyampaikan pandangannya terkait risiko aset tersebut.
"Pandangan anda (delegasi G20) tentang masalah-masalah mendesak dari perkembangan pasar aset kripto baru-baru ini serta strategi untuk mempromosikan pendekatan regulasi dan pengawasan yang konsisten terhadap aktivitas aset kripto akan menjadi penting sebagai bagian dari menjaga stabilitas keuangan global," kata Perry.
Perry mengatakan, FSB telah menyampaikan penilaian risiko terbaru dari aset kripto. Laporan ini menggarisbawahi potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan global karena skala aset kripto, kerentanan struktural, dan meningkatnya keterkaitan kripto dengan sistem keuangan tradisional.
FSB juga mendorong efektifitas implementasi rekomendasi tingkat tinggi untuk kebijakan, supervisi dan pengawasan pengaturan stablecoin global. Di samping itu, FSB juga menyampaikan perlunya mendorong kesadaran publik terhadap risiko aset kripto ini.
Pengawasan aset kripto juga jadi pembahasan sejak pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral di Jakarta pada Februari lalu.
"Negara G20 menyepakati perlunya kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto, perkembangan aset kripto cukup pesat sehingga bila tidak dipantau secara baik dikhawatirkan dapat menimbulkan instabilitas terhadap pasar keuangan global maupun terhadap perekonomian," kata Perry dalam konferensi pers secara daring, Jumat (18/2).
