Proses Seleksi Calon Anggota BPK Diam-diam, DPR Menuai Kritik
Komisi XI DPR RI dijadwalkan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap sembilan calon anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk hari ini. DPR akan menyeleksi satu nama terpilih untuk menjadi calon anggota BPK RI periode 2022-2027 menggantikan Harry Azhar Azis.
"Besok kami jadwalkan untuk pengumuman hasil fit and proper test," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara melalui pesan singkat, Senin (19/9).
Adapun agenda uji kelayakan dan kepatutan hari ini akan dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 10.00-13.00 WIB kepada empat orang. Sesi berikutnya dimulai pukul 14.00-17.45 WIB kepada lima orang.
Berikut daftar sembilan nama calon tersebut diantaranya,
Ahmadi Noor Supit
Izhari Mawardi
Nugroho Agung Wijoyo
Rachmat Manggala Purba
Tjipta Purwita
Abdul Rahman Farizi
Wahyu Sanjaya
Dori Santosa
Erryl Prima Putera Agoes
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti proses seleksi calon anggota BPK yang nyaris tanpa diketahui publik. Ia terkejut karena proses seleksi tiba-tiba sudah masuk tahap uji kepatutan dan kelayakan.
Lucius mencurigai adanya kesengajaan proses seleksi yang dibuat senyap tersebut. Hal ini belajar dari seleksi calon anggota BPK sebelum-sebelumnya yang cenderung minim melibatkan publik.
"Hasil akhir berupa keterpilihan Anggota BPK yang didominasi oleh kader parpol selama ini adalah jawaban jelas dari proses seleksi yang minim pelibatan publik," kata dia dalam keterangan resminya dikutip hari ini.
Ia curiga proses seleksi saat ini juga akan mengulang hal yang sama seperti seleksi sebelum-sebelumnya, yakni potensi terpilihnya anggota BPK dari latar belakang politisi parpol. Karenanya, ia mengkritisi minimnya pelibatan publik sebagai celah atas proses seleksi yang disebutnya 'asal-asalan' dan rentan adanya nama-nama titipan parpol.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi adanya ajang pemilihan yang transaksional. Ia merujuk pada kemungkinan adanya transaksi uang dan modal untuk menentukan hasil akhir proses seleksi, atau sederhananya suap-menyuap untuk membeli suara dukungan anggota dewan.
"Yang jelas tak ada harapan bahwa anggota BPK akan dipilih dari mereka yang profesional, yang paham dengan urusan audit keuangan, tugas utama yang diamanatkan UU kepada BPK," ujarnya.
Ia mendesak agar anggota Komisi XI DPR RI bisa memanfaatkan proses fit and proper test hari ini sebagai ajang untuk menunjukkan komitmennya mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Alasannnya, proses seleksi hari ini merupakan keputusan penting menentukan calon petinggi BPK yang kapabel, profesional, dan bukan sekedar modal kartu tanda anggota parpol saja.
