Pemerintah Siap Talangi Ganti Rugi Pengusaha Korban Lumpur Lapindo
Sejumlah anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR kembali mencecar pemerintah soal tindak lanjut penyelesaian ganti rugi bagi korban lumpur lapindo, termasuk pengusaha. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjawab, sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah menyampaikan, penyelesaian dampak lumpur lapindo di bawah Kementerian PUPR.
Pemerintah selama ini hanya membayar talangan untuk ganti rugi bagi korban kategori warga. Namun, sejumlah anggota Banggar DPR meminta kepastian upaya pemerintah bagi korban dari kalangan pengusaha.
Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2015 sudah mengabulkan gugatan aliansi 25 pengusaha korban lumpur lapindo. MK menegaskan bahwa pengusaha yang berada di area semburan lumpur juga termasuk korban yang menerima dana ganti rugi dari uang negara.
Oleh karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan antara korban dari warga perorangan dengan pengusaha.
Menanggapi hal itu, Zainal Fatah menjelaskan bahwa penyelesaiannya harus menggunakan kekuasan negara, dalam pengertian trias politika. "Pemerintah melakukan sesuatu dan dua pihak lainnya juga melakukan sesuatu (antara PT Minarak Lapindo Jasa dengan korban dari kalangan pengusaha)," ujarnya dalam rapat dengan Banggar DPR, Selasa (21/9).
Oleh karena itu, menurutnya masih terbuka bagi para pengusaha untuk menggugat Lapindo. Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya berpaku pada skema penyelesaian tersebut.
"Jika keputusan berubah, kami pada 2020 juga sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Seandainya keputusan ini jatuh harus dibayar oleh pemerintah, kami sudah mengajukannya," tambah Fatah.
Ia juga menjelaskan, audit BPKP menemukan fakta baru terkait perjanjian antara pengusaha dengan Lapindo terkait penyelesaian ganti rugi secara business-to-business.
Sebanyak 30% uang muka yang sudah diberikan dan sertifikat jaminan oleh Lapindo tidak bisa ditarik dan menjadi hak pengusaha apabila perusahaan tidak bisa melunasi ganti rugi.
Oleh karena itu, ia kembali menukil soal amar putusan MK pada 2015 yang menjadi dasar tuntutan para pengusaha. Ia menyebutkan, putusan tersebut memang meminta negara menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian.
Namun amar putusan tersebut masih bersambung, yakni terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa pelunasan tersebut dilakukan oleh perusahaan yang bertanggung jawab, dalam hal ini PT Minarak Lapindo Jasa.
"Negara menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat dalam Peta Area Terdampak (PAT)," kata Fatah.
Berdasarkan estimasi 22 Maret 2007, angka ganti rugi bagi pengusaha yang berada dan PAT mencapai Rp 701,6 miliar. Ini perkiraan kerugian yang dialami oleh 30 pengusaha.
Namun, Kementerian PUPR dalam komentarnya pada 2017 menegaskan bahwa tidak akan memberi dana talangan untuk ganti rugi bagi korban kategori pengusaha. Sebab, perusahaan yang terkena dampak memiliki asuransi yang dapat mengganti kerugian.
Pada masa awal pasca-semburan Lapindo, pemberian ganti rugi oleh negara sebetulnya hanya kepada korban di luar PAT. Ganti rugi bagi korban di dalam area PAT diselesaikan langsung oleh PT Minarak Lapindo Jaya.
Namun kebijakan itu diprotes oleh warga yang berada di dalam area PAT. Sebab, terjadi ketimpangan ganti rugi antara yang di dalam dan di luar PAT.
Oleh karena itu, korban yang berada di dalam area PAT mengajukan gugatan ke MK pada 2013. Gugatan ini dikabulkan, yang kemudian memutuskan pemerintah juga menjamin ganti rugi warga di dalam PAT.
Dua tahun berselang yakni pada 2015, para pengusaha di dalam PAT ikut menggugat ke MK terkait nasib mereka. Kemudian putusan MK menyebutkan, tidak ada perbedaan antara ganti rugi bagi warga dan pengusaha yang menjadi korban.
