Realisasi Belanja Kesehatan Covid-19 Minim, Dialihkan ke Gagal Ginjal?
Menjelang penutupan tahun ini, anggaran belanja untuk kesehatan terkait Covid-19 masih tersisa Rp 79 triliun. Meski tersisa waktu sekitar dua bulan, Kementerian Keuangan berencana mempertahankan alokasi tersebut, dan tidak berencana untuk mengalihkannya kepada kebutuhan kesehatan lainnya, seperti penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak.
Adapun pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 122,54 triliun untuk belanja kebutuhan kesehatan terkait Covid-19 tahun ini melalui program PC-PEN. Namun realisasinya baru mencapai Rp 43,2 triliun sampai dengan 28 Oktober 2022.
"Kebijakan sekarang di PEN kita kelihatannya belum ada arahan untuk merelokasi, malah Bu Menteri punya pemikiran kalau memang tidak harus digunakan ya tidak harus direalisasi," kata Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya dalam media briefing di Bogor, Jumat (4/11).
Menurunnya realisasi belanja untuk kesehatan ini, menurutnya menjadi sinyal positif bahwa penanganan pandemi di dalam negeri semakin baik. Alhasil, pemerintah tidak perlu menyerap anggaran sebanyak tahun-tahun sebelumnya.
Adapun belanja kesehatan terbesar terkait Covid-19 ini dilakukan untuk pembayaran klaim pasien, realisasinya mencapai Rp 25,3 triliun. Selanjutnya untuk insentif tenaga kesehatan Rp 2,7 triliun, dan pembelian vaksin Rp 2,7 triliun.
Kemudian pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada tenaga kesehatan sebesar Rp 1,7 triliun, termasuk belanja melalui APBD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,6 triliun.
Made mengaku pihaknya tidak akan memaksakan kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah untuk menghabiskan anggaran kesehatan Covid-19 tersebut. Kementerian Kesehatan, kata dia, juga mengusulkan untuk mengembalikan anggaran yang diterimanya karena tak terpakai.
Ia menyebut, Kementerian Keuangan bisa memanfaatkan sisa anggaran kesehatan terkait Covid-19 ini sebagai buffer atau dana siaga pada tahun depan. Rencana pembentukan buffer APBN ini juga sempat disinggung Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan beberapa pekan lalu, apabila belanja memang tidak terserap 100%.
Sementara menyangkut wacana untuk mengalihkan anggaran kepada penanganan gagal ginjal akut pada anak-anak, Kementerian Keuangan menilai belum perlu.
"Ternyata dengan alokasi yang ada oh itu cukup untuk teman-teman di Kemenkes, alokasinya bisa menggunakan alokasi yang sudah ada," kata Made.
Belanja Covid-19 Lainnya Terserap di Atas 50%
Pemerintah menyediakan anggaran belanja terkait Covid-19 sebesar Rp 455,6 triliun pada tahun ini, yang kemudian dikenal sebagai program PC-PEN. Alokasinya terbagi untuk tiga peruntukan, kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Belanja kesehatan satu-satunya yang mencatatkan realisasi di bawah 50%.
Belanja untuk perlindungan masyarakat sudah terpakai Rp 113,9 triliun atau 74% dari target hingga 28 Oktober 2022. Belanja ini seperti pemberian Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, BLT desa, BLT pedagang kaki lima dan warung. Selanjutnya program Kartu Pra-Kerja, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan BLT BBM.
Sementara pada Belanja untuk penguatan pemulihan ekonomi, sudah terealisasi Rp 99,2 triliun atau 56% dari pagu. Pengeluarannya di antaranya untuk mendukung proyek-proyek padat karya, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, hingga insentif perpajakan.
