Satgas BLBI Panggil 5 Pengemplang Utang ke Negara Rp 193 Miliar

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali memanggil lima pengemplang. Mereka memiliki utang BLBI ke negara Rp 101,2 miliar dan US$ 6,15 juta atau setara Rp 92,5 miliar.

Kelima pengemplang utang itu dijadwalkan datang akhir pekan ini dan awal minggu depan. Hal ini telah diumumkan di koran pada hari ini (6/2).

Surat pemanggilan kelima debitur tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban tertanggal 3 Februari. Daftar para debitur yang dipanggil di antaranya:

1. Pengurus PT Sukowati Tex: Utang US$ 1,08 juta, belum termasuk biaya administrasi 10%. Debitur dipanggil menghadap Kelompok Kerja Tim B Satgas BLBI Senin (13/2), Pukul 14.00 WIB.
2. Pengurus PT Oerip Mangkoedijaya, terdiri atas empat direktur dan satu komisaris: Utang Rp 31,04 miliar dan US$ 720,7 ribu, belum termasuk biaya administrasi. Mereka dijadwalkan menghadap pada Jumat (10/2).
3. KGS Hadie Gusnantho: Utang Rp 11,4 miliar belum termasuk biaya administrasi. Ia dijadwalkan menghadap Satgas pada Senin (13/2).
4. Pengurus PT Sargo Europrimatama: Utang Rp 6,67 miliar dan US$ 4,35 juta belum termasuk biaya administrasi. Debitur dijadwalkan menghadap Satgas Jumat (10/2).
5. Pengurus PT Sahna Utama Permai, terdiri atas satu direktur dan dua komisaris: Utang Rp 52,1 miliar belum termasuk biaya adminstrasi. Debitur dipanggil menghadap pada Senin (13/2).

"Salam hal saudara/i tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," demikian bunyi surat pemanggilan tersebut, dikutip Senin (6/2).

Satgas BLBI akan terus memanggil pengemplang jelang masa kerja yang dijadwalkan berakhir tahun ini. Rionald Silaban dan lainnya telah ditunjuk menyelesaikan masalah penagihan utang BLBI sejak awal 2021.

Terakhir kali, Satgas melaporkan realisasi piutang yang berhasil ditagih Rp 22,6 triliun per Juni tahun lalu.