73% Pinjaman Tunai Pemerintah Indonesia dari Bank Dunia dan ADB
Sebanyak 73% pinjaman tunai pemerintah Indonesia berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penarikan pinjaman tunai untuk menutup defisit anggaran Rp 65,59 triliun tahun lalu.
Utang pemerintah terbagi dua jenis, yakni:
- Surat Berharga Negara (SBN)
- Pinjaman, yang terbagi menjadi:
- Pinjaman tunai
- Pinjaman kegiatan
"Penarikan pinjaman luar negeri tunai atau program Rp 65,59 triliun," kata Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto dalam rapat dengan Komisi XI, Selasa (7/2).
Pinjaman tunai tersebut berasal dari berbagai bank pembangunan dan lembaga internasional. Rinciannya sebagai berikut:
- Bank Dunia Rp 33,28 triliun
- ADB Rp 14,34 triliun
- Bank pembangunan dan investasi Jerman (KfW) Rp 9,25 triliun
- Badan Pembangunan Perancis (AFD) Rp 810 miliar
- Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) Rp 7,28 triliun
- Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Korea Selatan Rp 630 miliar
Pinjaman tunai menjadi salah satu sumber untuk menutup defisit anggaran tahun lalu. Selain itu, untuk mendukung reformasi kebijakan pada sektor-sektor prioritas.
Kemenkeu juga mencatatkan realisasi pinjaman kegiatan Rp 48,87 triliun tahun lalu.
Pinjaman kegiatan merupakan pinjaman yang dipakai untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan tertentu (earmarked) misalnya infrastruktur, transportasi, energi, pendidikan hingga alutsista.
Pinjaman kegiatan tersebut mencakup:
- Pinjaman luar negeri Rp 40,75 triliun, di bawah target Rp 42,02 triliun
- Dari kreditur dalam negeri Rp 8,12 triliun, jauh di atas target Rp 2,9 triliun
