Sri Mulyani: Kebijakan Transisi Energi Mudah Terseret ke Politik
Pemerintah memastikan transisi energi menjadi salah satu agenda prioritas dalam pembangunan. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, kebijakan transisi energi yang terlalu banyak dalam jangka pendek dapat menjadi bumerang secara politik.
"Anda dapat melihat di banyak negara dengan sistem demokrasi tertentu. Niat kebijakan yang baik, tetapi tidak dapat diterima secara politik. Ini adalah kenyataan yang perlu ditangani," ujar Sri Mulyani dalam Seminar on Financing Transition in ASEAN di Nusa Dua, Bali, Rabu (29/3).
Ia mengatakan, upaya untuk mencegah perubahan iklim tak dapat lagi ditunda. Saat pengambil kebijakan membutuhkan waktu untuk merumuskan dan mengimplementasikan taksonomi pembangunan hijau, perubahan iklim tetap berjalan. Namun, pengambilan kebijakan harus dilakukan secara hati-hati.
"Transisi energi ini sangat kompleks. Desain transisi energi harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dengan ketersediaan energi yang juga terjangkau, tetapi di sisi lain juga memastikan penurunan emisi sesuai dengan target NDC," kata dia.
Ketersediaan energi yang terjangkau juga mencakup kemampuan keuangan negara. Ini karena sektor energi biasanya membutuhkan subsidi. "Jadi menerapkan prinsip adil terjangkau adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi membutuhkan banyak pekerjaan teknis," ujar dia.
Sri Mulyani memastikan transisi energi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia. Adapun ENDC disampaikan untuk memenuhi Keputusan 1/CMA.3 di Glasgow pada Alinea 29, yang mengamanatkan bahwa setiap negara diminta untuk meningkatkan target NDC sebagai upaya agar selaras dengan skenario mencegah kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat celcius.
Target penurunan gas emisi rumah kaca oleh Indonesia akan sejalan dengan kebijakan jangka panjang menuju net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Adapun saat ini, 60% bauran energi untuk sektor kelistrikan Indonesia masih berupa bahan bakar fosil, terutama batubara.
