Bea Cukai Musnahkan 122 Ton Pakaian Impor Bekas
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memusnahkan 122 ton pakain bekas dari hasil penindakan impor ilegal yang dilakukan sejak 2018-2022. Impor pakaian bekas dilarang karena dianggap merugikan pelaku usaha kecil di dalam negeri dan membahayakan kesehatan.
Pemusnahkan dilakukan di PT Desa Air Cargo, sebuah perusahaan pengelolaan limbah, yang berlokasi di Jalan Raya Kabil TDLI B3 Kabil, Kec. Nongsa, Batam, dan akan berlangsung dalam kurun waktu dua minggu. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di incinerator dan dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur.
“Total keseluruhan barang yang dimusnahkan mencapai 5.853 koli dengan berat mencapai 122,06 ton. Sementara perkiraan total nilai barang mencapai 17,4 miliar rupiah,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/4).
Pakain bekas tersebut termasuk juga sepatu dan tas bekas. Barang-barang itu sudah berstatus barang yang menjadi milik negara (BMMN). Pemusnahan BMMN melalui mekanisme dibakar itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 178/PMK.04/2019.
Dalam beleid itu diatur bahwa pemusnahan dapat dilakukan apabila BMMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dihibahkan, tidak mempunyai nilai ekonomis, dilarang diekspor atau diimpor, dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan.
Impor pakaian bekas juga sudah dilarang melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 telah mengatur larangan impor pakaian, sepatu dan tas bekas. Barang-barang itu masuk dalam daftar barang yang dilarang diekspor atau diimpor berdasarkan Permendag nomor 40 Tahun 2022.
Askolani mengatakan, terdapat sejumlah dampak negatif dari impor pakaian bekas. Ini diantaranya bisa menganggu industri tekstil dalam negeri, berisiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan karena barang-barang itu digolongkan sebagai limbah.
“Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut arahan presiden terkait penanganan peredaran pakaian bekas ilegal impor yang mengganggu industri tekstil dalam negeri dan sebagai implementasi pengelolaan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai,” kata Askolani.
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau Apsyfi sebelumnya memperkirakan pemerintah kehilangan potensi pendapatan hingga Rp 19 triliun karena impor pakaian bekas. Diperkirakan ada 320 ton pakaian bekas yang masuk ke Indonesia secara ilegal.
Ketua Umum Apsyfi Redma Gita Wirawasta mengatakan, kerugian yang dirasakan dari nilai tersebut berasal dari hilangnya potensi pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh oknum importir ilegal. Dia mengatakan, oknum tersebut biasanya melakukan aktivitas impor melalui jalur-jalur tikus.
Redma mengatakan, pakaian bekas impor ilegal yang masuk ke Indonesia sebanyak 320.000 ton merupakan jumlah yang cukup besar. Jika di kontainer kan, pakaian bekas itu setara sebanyak 1.333 kontainer per bulan atau 16.000 per tahun.
Produksi pakaian setara jumlah pakaian bekas yang masuk tersebut juga dapat menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 545 ribu dan 1,5 juta tenaga kerja yang tidak langsung. "Sehingga total pendapatan karyawan yang bisa dihasilkan Rp 54 triliun per tahunnya," ujar Redma dalam Konferensi Pers Apsyfi, di Jakarta, Jumat (31/3).
