Pemerintah Pantau Risiko Gagal Bayar Utang AS Terhadap Ekonomi RI
Pemerintah memantau perkembangan risiko gagal bayar utang atau default Amerika Serikat di tengah drama soal plafon utang yang tak kunjung mencapai kesepakatan. Kementerian Keuangan sebelumnya mengaku risiko gagal bayar itu belum punya dampak berarti ke pasar obligasi pemerintah.
Kongres masih belum mencapai kesepakatan soal plafon utang AS. Negara ekonomi terbesar itu terancam kehabisan dana pada awal bulan depan jika plafon utang tak dinaikkan. Salah satu dampaknya, pemerintah berisiko gagal bayar utang alias default.
Plt Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebut risiko global masih menjadi perhatian pemerintah terkait tantangan ekonomi Indonesia ke depan. Berbagai risiko tersebut termasuk soal dinamika utang AS.
"Kami lihat sekarang nilai tukar dan IHSG masih bagus, tapi tetap itu jadi perhatian kita sebagai salah satu faktor risiko, karena secara historis itu akan ada dinamika dan ada efeknya," kata Ferry ditemui di kantornya, Jumat (5/5).
Kementerian Keuangan sebelumnya memastikan isu utang AS tersebut tidak memiliki dampak yang berarti ke pasar surat utang pemerintah Indonesia. Terlepas dari masih alotnya pembahasan di Kongres.
"Isu pagu utang AS sejauh ini tidak mempengaruhi pasar keuangan AS maupun pasar keuangan global, sehingga tidak mempunyai dampak berarti terhadap pasar surat berharga negara (SBN) Indonesia," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto, Rabu (3/5).
Terlepas dari masih alotnya pembahasan di Kongres AS, Suminto melihat masalah plafon utang pemerintah AS sebetulnya isu klasik yang pada kasus-kasus sebelumnya selalu tercapai kesepakatan, yakni menaikan utang. Otoritas AS pasti akan mempertimbangkan perlunya membiayai fiskal, termasuk membayar utang.
