Sri Mulyani Jelaskan Subsidi Mobil Listrik untuk Hadapi Geopolitik
Beberapa politisi mempertanyakan kebijakan pemerintah mengguyur subsidi dan diskon pajak kendaraan listrik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab kritikan itu dengan mengkaitkan kebijakan subsidi tersebut untuk mengamankan faktor persaingan geopolitik dan agar Indonesia tak sekadar menjadi penonton.
Sri Mulyani menyatakan pemerintah menggunakan instrumen fiskal dalam menjaga kepentingan strategis Indonesia di dalam kancah persaingan global yang sengit. "Kita tidak boleh kalah seperti yang terjadi pada industri chip dan elektronik pada 1980-1990an," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (30/5).
Pada pekan lalu, fraksi Demokrat, PKS dan PAN mengkritik kebijakan subsidi dalam rapat paripurna. Mereka mengkritisi potensi subsidi salah sasaran karena akan dinikmati kelompok masyarakat kaya. Beberapa meminta agar subsidi bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang dinikmati langsung masyarakat menengah bawah seperti subsidi pupuk pertanian.
Sri Mulyani menyebut pemberian subsidi bertujuan mendukung industri kendaraan listrik domestik makin berkembang. Dengan demikian, Indonesia bisa makin memposisikan diri secara strategis dalam geopolitik yang sedang terjadi di dunia. "Strategi ini juga menempatkan Indonesia pada poros strategis di dalam pusaran geopolitik dunia," ujarnya.
Menurutnya makin banyak negara di dunia yang juga mulai mengembangkan ekosistem ini. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Cina, hingga beberapa negara tetangga seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia sudah meramu paket kebijakan untuk memperkuat industri kendaraan listrik mereka masing-masing.
Dengan kondisi tersebut, menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Apalagi Indonesia merupakan negara produsen mineral yang sangat dibutuhkan untuk industri kendaraan listrik seperti nikel.
Alasan lainnya, tren industri otomotif dunia mulai berubah. Produsen kendaraan bermotor di banyak negara berkomitmen untuk beralih memproduksi 100% mobil listrik pada 2035 hingga 2040. Karena itu, menurutnya tren mobil listrik telah menjadi keniscayaan.
"Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif, tidak hanya dari sisi supply yakni menarik investor datang ke Indonesia, tapi investor juga akan mempertimbangkan makin kuat apabila permintaan di dalam negeri Indonesia juga memiliki peranan yang sangat penting," kata Sri Mulyani.
Pengembangan ekosistem kendaraan listrik, kata dia, juga akan memberi dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional. Kesempatan kerja diharapkan bisa meningkat, transformasi energi menjadi lebih ramah lingkungan seiring tuntutan terhadap perubahan iklim, serta membantu keuangan negara melalui efisiensi subsidi energi.
Pemerintah memberikan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit baik untuk motor baru maupun konversi mulai Maret lalu. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa diskon pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi hanya 1% mulai April.
