APBN Surplus Rp 204 T meski Penerimaan Pajak Mulai Melambat pada Mei
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi APBN hingga Mei mencatatkan surplus Rp 204,3 triliun. Surplus selama lima bulan beruntun ini ditopang penerimaan negara dari pajak yang masih moncer meski mulai melambat.
"Ini artinya 0,97% dari total produk domestik bruto (PDB) yang diperkirakan tahun ini, sementara keseimbangan primer juga surplus Rp 390,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Senin (26/6).
Surplus jumbo tersebut ditopang realisasi pendapatan negara yang nyaris mencapai separuh target, yakni 49,1%. Pemerintah sudah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 1.209,3 triliun sepanjang tahun ini, naik 13% dibandingkan tahun lalu.
Mayoritas dari pendapatan tersebut berasal dari pajak. Realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 830,29 triliun, naik 18% dibandingkan tahun lalu. Total penerimaan tersebut mencapai 48,33% dari target.
Setoran pajak penghasilan (PPh) nonmigas naik 16,4% menjadi Rp 486,9 triliun serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan Barang Mewah (PPnBM) naik 21,3% menjadi Rp 300,64 triliun. Dua jenis pajak ini merupakan penyumbang utama setoran pajak Indonesia sampai Mei.
"Kenaikan PPh non migas dan PPN ini menggambarkan secara langsung dan tidak langsung kegiatan ekonomi, karena ini kegiatan ekonomi yang kemudian menimbulkan implikasi kewajiban pajak," kata Sri Mulyani.
Meski demikian, pertumbuhan penerimaan pajak mulai melambat beberapa bulan terakhir karena penurunan harga komoditas. Penerimaan pajak bulan Mei hanya naik 2,9% dibandingkan bulan sebelumnya, terus menurun dibandingkan tiga bulan pertama tahun ini yang masih mampu tumbuh dua digit. Demikian juga pertumbuhan secara tahunan yang terus melemah.
Di sisi lain, belanja negara baru mencapai sepertiga dari target alias 32,8%. Total pengeluaran negara tercatat sebesar Rp 1.005 triliun atau naik 7,1% dibandingkan tahun lalu.
Mayoritas belanja negara tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat yang sebesar Rp 714,6 triliun. Ini mencakup belanja oleh kementerian dan lembaga (K/L) dan belanja non K/L.
Sementara belanja negara yang diberikan ke daerah melalui transfer ke daerah atau TKD terealisasi Rp 290,3 triliun. Ini naik 2,1% dibandingkan tahun lalu dan mencakup 35,6% dari pagu.
