Bakal Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Sedang Dibuat Peta Jalannya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah mendapatkan surat balasan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya isi surat tersebut menyambut baik usaha keanggotaan Indonesia di OECD.
Airlangga menyatakan Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi anggota OECD. Airlangga menyampaikan pengurus OECD telah mengabarkan usaha keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut ke seluruh anggotanya.
"Usaha keanggotaan itu sudah diinformasikan kepada seluruh anggota OECD dan akan dibuat peta jalan untuk menjadi member," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Rabu (26/7).
Sebelumnya, Airlangga menilai target tersebut dapat tercapai secepatnya 2026.
Airlangga menyampaikan telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann belum lama ini. Menurutnya, hasil pertemuan tersebut adalah Indonesia menjadi mitra kunci OECD.
"Artinya, kita diundang dalam setiap pertemuan OECD. Indonesia akan menjadi negara ketiga di Asia kalau masuk jadi anggota OECD," kata Airlangga dalam Indonesia Data and Economic Conference Katadata 2023, Kamis (20/7).
Sejauh ini, negara di Asia yang telah menjadi anggota OECD adalah Jepang dan Korea Selatan. Airlangga mengatakan kedua negara Asia Timur tersebut menjadi anggota OECD setelah lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Airlangga menjelaskan keanggotaan OECD penting agar pemerintah di dalam negeri dipaksa mengimplementasikan standar yang tinggi. Standar tersebut akan diterapkan dalam pembentukan perundangan di parlemen hingga lembaga pemerintahan.
Sebelumnya, OECD memproyeksikan laju perekonomian global akan berat sampai 2024. Akan tetapi, OECD memperkirakan ekonomi Indonesia masih cukup baik.
Dalam laporan Economic Outlook edisi November 2022, OECD memprediksi Indonesia tumbuh 4,7% pada 2023 dan 5,1% pada 2024. Pertumbuhan tersebut dinilai akan ditopang permintaan komoditas ekspor utama dan konsumsi ayng tertunda sejak pandemi Covid 19.
Kendati begitu, OECD menyatakan ada sejumlah risiko yang bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa di antaranya adalah harga energi, pupuk, hingga ketegangan sosial menjelang Pemilu 2024.
