Sri Mulyani soal Utang ke Bulog Rp 16 Triliun: Tunggu Hasil Audit BPKP
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani segera melunasi utang Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun untuk pengadaan beras impor.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan membayar tagihan tersebut setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit.
"Tagihan Bulog, mekanisme kami dengan Bulog dan Bapanas kami akan lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal Senin (6/11).
Bendahara negara itu akan meminta BPKP untuk mengaudit lebih cepat agar utang Bulog dapat segera dilunasi. Ia menekankan selama ini audit yang dilakukan BPKP tidak ada hambatan.
Selain itu, Bulog dan Bapanas bisa mendapatkan anggaran dari impor beras dan operasi pasar. "Ini seharusnya tidak ada masalah. Bulog Bapanas bisa dapat anggarannya dari impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kami bayarkan," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran sebanyak dua tahap. Tahap pertama adalah impor beras sebesar Rp 7,9 triliun. Untuk tahap kedua impor beras sebesar Rp 8,4 triliun dan biaya distribusi Rp 2,8 triliun.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usah menghadiri rapat penyaluran bantuan pangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11).
Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp 2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020. Ada pula utang Bulog ke bank-bank pemerintah atau Himbara sebesar Rp 7 triliun. Utang ini terkait pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Pemerintah telah memberikan bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram sejak 2020 atau saat pandemi Covid-19. Bantuan ini rencananya akan tetap tersalurkan hingga 2024.
