Industri Pariwisata Masih Sulit, Pemerintah Siapkan Insentif Baru
Pemerintah menilai industri pariwisata belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menilai industri pariwisata masih perlu dibantu.
Airlangga mencatat industri pariwisata masih memasuki masa perbaikan. Mayoritas pelaku industri pariwisata dalam proses restrukturisasi keuangan.
"Jadi, pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk pajak yang ditanggung pemerintah atau format lainnya yang nilainya 10% dari Pajak Penghasilan," kata Airlangga di Ballroom Hotel Kempinski, Selasa (23/1).
Airlangga mengaku masih membicarakan insentif tersebut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Akan tetapi, Airlangga menyampaikan industri pariwisata kini bisa mendapatkan insentif dari pemerintah daerah.
Ia mengatakan insentif tersebut merupakan dampak dari berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Beleid tersebut diterbitkan pada 5 Januari 2022 dan mulai berlaku pada 5 Januari 2024.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal pada pelaku industri pariwisata di daerahnya. Insentif fiskal tersebut merupakan pengurangan Pajak Hiburan hingga 70% dengan alasan investasi atau alasan lainnya.
