Sri Mulyani Pastikan Sistem Keuangan RI Tetap Terjaga di 2023
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, stabilitas sistem keuangan Indonesia sepanjang 2023 tetap terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian pasar keuangan global.
Menurutnya, perkembangan didukung oleh perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien serta koordinasi dan sinergi dari seluruh komponen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terus diperkuat.
“Seluruh sistem keuangan domestik dan kondisi perekonomian pada keseluruhan 2023 terjaga baik dan terus mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat KSSK di Jakarta, Selasa (30/1).
Sri Mulyani menyampaikan, KSSK berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan sinergi, juga meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi dari sisi global dan berlanjutnya ketidakpastian global pada 2024.
Ditopang Konsumsi dan Investasi
Tercatat ekonomi domestik sampai dengan kuartal ketiga 2023 tumbuh 5,05% secara tahunan. Sri Mulyani menyampaikan, bahwa pertumbuhan ekonomi domestik tersebut ditopang oleh konsumsi dan investasi.
“Aktivitas konsumsi yang masih kuat didukung inflasi yang terkendali, menurunnya tingkat pengangguran, serta peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, investasi juga dalam tren menguat sejak semester pertama 2023 sejalan dengan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudian angka PMI manufaktur juga konsisten ekspansif dengan surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut dan beberapa indikator dini yang masih kuat, seperti indeks penjualan riil dan keyakinan konsumen.
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan berkisar 5,0%, angka pengangguran turun menjadi 5,32%, dan angka kemiskinan menjadi 9,36%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2%.
Dia mengatakan, proyeksi pertumbuhan yang masih kuat di tahun 2024 terutama didorong oleh penyelenggaraan pemilu yang berdampak positif pada aktivitas konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat.
"Kemudian dengan berlanjutnya penguatan investasi sejalan dengan progres penyelesaian PSN," kata Sri Mulyani.
