Ekonom: Program Makan Siang Gratis Tidak Beri Efek Besar ke Ekonomi

Ferrika Lukmana Sari
16 Februari 2024, 16:43
makan siang gratis
Katadata/Hufaz Muhammad
Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, memberikan salam usai memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (14/2).
Button AI Summarize

Prabowo Subianto akan segera merealisasikan program makan siang gratis jika resmi dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024 mendatang. Namun sejumlah ekonom memperkirakan program tersebut tidak akan memberikan efek signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, secara agregat, perekonomian pasti akan terdorong karena ada pengeluaran pemerintah dalam program makan siang tersebut. “Sesuai teorinya, secara agregat akan meningkat nilai Gross Domestic Product (GDP)-nya,” ujar Nailul kepada Katadata.co.id, Jumat (16/2).

Nailul memperkirakan, multiplier effect atau efek gandanya hanya akan bersifat terbatas dan tidak signifikan. Karena, tanpa ada anggaran dari pemerintah, hampir semua orang juga makan siang. “Jadi hanya memindahkan sumber uang untuk makan siang dari kantong pribadi masyarakat, dipindah dari kantong pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar anggaran makan siang gratis bisa difokuskan pada program prioritas lain. Seperti sektor pendidikan atau stimulus ke sektor usaha UMKM secara langsung.

Selain itu, Nailul juga menanggapi terkait rencana Prabowo untuk memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang gratis tersebut. 

“Dampaknya bisa negatif jika subsidi BBM dipangkas [untuk program makan siang gratis]. Akibatnya, inflasi tinggi, masyarakat tidak bisa konsumsi barang lagi. Akhirnya mereduksi konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

Program Makan Siang Perlu Ditinjau Ulang

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy justru menyarankan, agar program tersebut perlu ditinjau ulang. Apakah skema pembagian makan siang gratis ini akan melibatkan banyak UMKM atau justru tersentralisasi, yang kemudian diarahkan dari pusat dan dikoordinasikan ke masing-masing daerah.

“Karena sekali lagi, desain dari kebijakan ini juga tentu akan menentukan besar dampak yang diberikan,” ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (16/2).

Selain itu, yang tak kalah penting terkait tujuan yang disasar pemerintah dari program ini. Dengan desain yang jelas, maka program ini bisa diukur dan dievaluasi terkait dampaknya ke depan.

Halaman:
Reporter: Zahwa Madjid
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...