Prabowo Andalkan Teknologi untuk Reformasi Subsidi yang Tepat Sasaran
Presiden Prabowo Subianto berencana mereformasi skema subsidi pada masa pemerintahannya. Hal itu ia tekankan langsung dalam pidato perdananya setelah dilantik menjadi presiden pada 20 September 2024.
Sejumlah rencana telah ia susun untuk mereformasi skema dan program subsidi. Prabowo bahkan berencana memulai reformasi subsidi dengan mengubah skema penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.
"Semua subsidi, bantuan kepada rakyat yang masih dalam keadaan susah, harusnya kita yakin subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan," kata Prabowo.
Ia akan berupaya mengubah penyaluran subsidi agar bantuan tersebut bisa langsung menyasar keluarga yang membutuhkan. Salah satunya dengan memanfaatkan penyaluran melalui kanal digital.
"Dengan teknologi digital, subsidi itu bisa sampai kepada setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh, aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh," ujar Prabowo.
Prabowo ingin subsidi yang tepat bisa berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia memastikan, program makan bergizi gratis juga akan mendukung langkah dalam reformasi subsidi.
"Anak-anak kita harus bisa makan bergizi, minimal satu hari sekali. Itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, semua upaya tersebut akan dilakukan untuk melindungi masyarakat yang kondisinya paling lemah hingga mereka bisa mencapai kesejahteraan. Selain itu juga untuk mencapai kemakmuran yang sebenarnya.
Prabowo bahkan sudah menyiapkan program hilirisasi komoditas yang pada akhirnya akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. "Nilai tambah komoditas itu akan harus menambah kekuatan ekonomi kita agar rakyat sejahtera," ujar Prabowo.
Pengentasan Kemiskinan Lewat Digitalisasi
Upaya penyaluran subsidi melalui kanal digital sudah masuk dalam fokus Kementerian Komunikasi Digital. Terobosan ini sudah digaungkan Prabowo saat masa kampanye demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo menyatakan fokus pengentasan kemiskinan melalui digital searah dengan perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Ada beberapa visi presiden yang beliau inginkan. Di dalam pidatonya, beliau juga ingin dalam pengentasan kemiskinan dan beliau ingin menggunakan teknologi digital untuk bantuan atau subsidi langsung terhadap orang miskin itu tepat sasaran,” kata Angga di Istana Negara, Senin (21/10).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Tercatat, warga miskin mencapai 25,22 juta orang dengan tingkat kemiskinan 9,03% pada Maret 2024
Angka tersebut menunjukan hanya ada penurunan tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 25,9 juta orang. Sementara pada periode itu, tingkat kemiskinan mencapai 9,36%.