Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 31,3 Triliun pada Januari 2024
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meraih surplus Rp 31,3 triliun atau 0,14% dari produk domestik bruto (PDB) pada Januari 2024.
Kementerian Keuangan berhasil mengumpulkan Rp 215,5 triliun atau 7,7% dari target pendapatan negara dan telah melakukan belanja negara sebesar Rp 284,3 triliun atau sekitar 5,5% dari pagu pada Januari 2024.
Adapun belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yang telah terealisasi Rp 96,4 triliun atau 3,9% dari pagu pada Januari 2024. Nilai ini naik dibandingkan Januari tahun-tahun sebelumnya.
“Belanja pemerintah pusat 2024 lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2022 walaupun relatif hampir sama dengan situasi 2021. Ini menunjukkan tren belanja dan pada tahun Pemilu didorong akselerasi belanja yang berhubungan dengan Pemilu,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Kamis (22/2).
Secara rinci, belanja pemerintah pusat terdiri dari Rp 44,8 triliun untuk belanja kementerian lembaga atau K/L yang merupakan 4,1% dari pagu dan belanja non K/L sebesar Rp 51,6 triliun atau sekitar 3,8% dari pagu.
“Belanja K/L dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan pemulu sementara non K/L dipengaruhi oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun,” ujar Sri Mulyani.
Belanja Kementerian dan Lembaga
Hingga Januari 2024, pemerintah juga telah merealisasikan belanja pegawai K/L sebesar Rp 15,3 triliun yang terdiri dari Rp 10,3 triliun untuk gaji dan tunjangan, lalu Rp 5 triliun untuk tukin, honorarium, lembur dan lain-lain.
Sementara untuk belanja barang pemerintah, telah menggelontorkan Rp 12,9 triliun. Terdiri dari belanja barang Kementerian Agama sebesar Rp 4,6 triliun untuk pembayaran bos, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.
Selanjutnya belanja KPU sebesar Rp 1,7 triliun berupa pembentukan badan ad hoc pengawasan masa kampanye dan penetapan peserta pemilu. Sementara belanja Polri sebesar Rp 1,3 triliun untuk operasi keamanan pengadaan dukungan logistik dan kepolisian perairan.
Kemudian belanja Bawaslu Rp 1,0 triliun untuk pengawasan Pemilu pusat, provinsi dan kota/kabupaten, serta belanja Kementerian Pertahanan sebesar Rp 500 miliar untuk harwat, peningkatan BMN Matra Darat/laut/udara/integratif dan alutitsta serta pelayanan kesehatan.
Sementara untuk belanja modal yang direalisasikan untuk pemanfaatan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 900 miliar pada Januari 2024. Kemudian belanja peralatan dan mesin Rp 2,6 triliun, dan gedung serta bangunan sebesar Rp 500 miliar.
