Bertemu Luhut, Sri Mulyani Bahas Investasi hingga Film Agak Laen
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (27/2) di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat.
Dalam unggahan akun Instagramnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dirinya bersama Luhut membahas perkembangan investasi dari berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.
Tak hanya membahas soal proyek infrastruktur, Sri Mulyani juga merekomendasikan film Agak Laen kepada Luhut. Karena sebelumnya Sri Mulyani menonton film tersebut bersama jajaran pimpinan Kemenkeu pada Sabtu (24/2).
“Tak lupa, saya juga merekomendasikan film Agak Laen. Sebagai putra Toba asli, Pak Luhut juga harus nonton, karena sangat lucu dan menghibur,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan Instagramnya dikutip Selasa (27/2).
Unggahan ini mendapat respon dari produser, penulis skenario hingga pemain film Agak Laen. Ernest Prakarsa sebagai produser sampai bingung, kenapa Bendahara Negara ini sempat membahas film Agak Lain saat bertemu Luhut.
"Bu kok malah bahas itu, Bu," tulis Ernest di Instagramnya.
Tak berbeda, tanggapan serupa juga datang dari penulis skenario film Agak Laen yaitu Muhadkly Acho.
"Udah, udah sampai ke opung [Luhut]. Kek mana lah nasib ku ini," kata Muhadkly.
Pembiayaan Investasi RI di 2024
Pemerintah telah mengalokasikan pembiayaan investasi senilai Rp 176,2 triliun dari APBN 2024. Pembiayaan ini dialokasikan untuk klaster infrastruktur Rp 55,22 triliun, klaster pendidikan Rp 25 triliun, klaster pangan dan lingkungan hidup Rp 1,21 triliun, klaster kerja sama internasional Rp 1,91 triliun dan klaster lain Rp 92,88 triliun.
Sementara itu, penyertaan modal negara atau PMN yang diberikan secara selektif kepada BUMN untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. Di antaranya untuk percepatan pemangunan infrastruktur, penyediaan perumahaan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pengembangan UMKM.
Selain itu, terdapat investasi kepada BLU/badan hukum lain yang ditujukan untuk penyediaan lahan infrastruktur Proyek Strategis Nasional, peningkatan akses pendidikan dan keberlanjutan pengembangan pendidikan bagi masyarakat.
Kemudian untuk mendukung ekspor nasional ke pasar global, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat posisi Indonesia hubungan internasional. Sampai dengan 31 Januari 2024, pemerintah telah mencairkan alokasi senilai Rp1,73 triliun untuk klaster kerja sama internasional.
