Sri Mulyani Kerek Target Defisit APBN 2025, Imbas Makan Siang Gratis?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mewaspadai kenaikkan defisit Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) pada 2025. Hal ini seiring perlambatan ekonomi domestik, ekonomi global hingga program pemerintah baru yang akan menambah beban APBN.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2023 mencapai Rp 347,6 triliun atau 1,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut lebih rendah dari target pada APBN 2023 sebesar 2,84% PDB atau pada Perpres 75/2023 sebesar 2,27% dari PDB.

Namun Sri Mulyani Indrawati menaikkan target defisit APBN 2025 sebesar 2,45%-2,8% pada PDB. Perhitungan defisit tersebut termasuk anggaran program makan siang gratis yang dicanangkan oleh capres Prabowo Subianto.

Saat ini pagu indikatif program prioritas juga masih dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian/lembaga untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan dan akan berjalan pada pemerintahan selanjutnya.

"Semuanya sudah harus masuk disitu, tidak ada yang on top. Jadi dalam defisit itu, sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara, Selasa (27/2).

Sri Mulyani mengatakan, target defisit tersebut masih masih dalam tahap awal dengan estimasi perhitungan melalui penerimaan negara, pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, serta estimasi kebutuhan belanja pemerintah.

Sehingga postur RAPBN secara detail masih akan dibahas bulan depan, sambil menunggu hasil Pemilu resmi dari KPU. Setelah keputusan KPU keluar, pemerintah baru mulai merinci anggaran untuk tahun depan.

"Di bulan depan nanti, kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang resmi memenangi Pemilu," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Bendahara Negara ini juga mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo agar defisit APBN tersebut betul-betul dapat dikendalikan di tengah ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global.

Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis 

Pemerintah Jokowi mulai membahas program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2).

Airlangga mengatakan pembahasan program makan siang gratis di kabinet berdasarkan asumsi bahwa pasangan Prabowo-Gibran memenangkan putaran pertama pemilihan presiden berdasarkan hasil hitung cepat atau quick win.

"Program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-pos [anggarannya] sudah bisa masuk," kata Airlangga usai Rapat Terbatas di Istana Negara pada Senin (26/2).

Pemerintah sudah mendapatkan gambaran mengenai program makan siang gratis tersebut. "Jumlah penerima sudah ada, kami sudah punya angka sebetulnya," kata Airlangga yang juga merupakan Ketua Umum Golkar dan bagian dari koalisi kubu Prabowo-Gibran.

Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah juga sudah mengantongi data ibu hamil dan anak-anak yang menjadi sasaran program tersebut.

Dia menyebutkan sasaran program tersebut di antaranya anak-anak TK berjumlah 7,7 juta, kemudian SD sebanyak 28 juta termasuk madrasah dan SMP sebanyak 12,5 juta. "Dari angka tersebut kita bisa hitung anggarannya," kata Airlangga.

Rencananya, alokasi anggaran makan siang gratis sebesar Rp 15.000 per anak dan merata untuk setiap wilayah di Indonesia. Kendati demikian, besaran anggaran yang tercantum dalam APBN 2025 belum dibagikan karena belum dibahas lebih lanjut.