Sri Mulyani Hadiri G20 di Brasil, Bahas Apa Saja?
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menghadiri menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors, (FMCBG) negara anggota G20 di Sao Paulo, Brasil. Pertemuan ini dilaksanakan pada 28 hingga 29 Februari 2024.
G20 di bawah presidensi Brasil, membahas tiga topik utama. Yakni, inklusi sosial dan pengentasan kelaparan, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, dan reformasi tata kelola global.
Dalam pertemuan pertama FMCBG, Sri Mulyani bersama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 mendiskusikan agenda-agenda global terkini. Termasuk berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan, perspektif global terhadap pertumbuhan, inflasi dan stabilitas keuangan, perpajakan internasional, sektor keuangan di abad 21, serta utang global dan keuangan berkelanjutan.
Pada pertemuan ini, para menkeu dan gubernur bank sentral belum berhasil menyepakati semua isu yang tertuang dalam draft communique yang telah melalui tahapan negosiasi oleh para Deputi Menteri Keuangan pada tanggal 21-22 Februari 2024 dan pada tanggal 26-27 Februari 2024.
Karena itu, Presidensi Brasil mengeluarkan dokumen FMCBG berupa Chair’s Summary. “Para menteri dan gubernur sepakat pemulihan ekonomi lebih baik dari perkiraan, namun demikian prospek pertumbuhan jangka menengah masih terlihat lemah,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya dikutip Jumat (1/3).
Selain itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur juga menyadari risiko geopolitik akibat perang dan konflik terhadap perkembangan ekonomi dunia. Tren dan guncangan global saat ini, seperti pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah. "Terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan daerah tertinggal," ujar Sri Mulyani.
Dalam pertemuan, dorongan untuk segera mengimplementasikan dua pilar perpajakan internasional (Two-Pillar Solution) terus digaungkan, utamanya untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024.
Lebih lanjut, para Menteri dan Gubernur menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan response pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil.
