RI Kebanjiaran Keramik Impor dari Cina, Ini Permintaan Pengusaha
Buat ringkasan dengan AI
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau Asaki meminta pemerintah untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping atau BMAD kepada keramik asal Cina hingga 75%. Pelaku industri berharap bea masuk tersebut dapat diimpelemtasikan kuartal kedua tahun ini.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, impor keramik dari Cina terus naik sejak 2018. Kondisi ini membuat neraca perdagangan keramik Indonesia defisit lebih dari US$ 1,5 miliar.
"Besaran Bea Masuk Anti Dumping setidaknya antara 50% sampai 75%. Ini rentang yang masih bisa diterima oleh Asaki," kata Edy kepada Katadata.co.id, Rabu (6/3).
Edy menilai. besaran BMAD tersebut tidak eksesif dan tidak jauh dari BMAD negara lain. Ia mencatat BMAD tertinggi pada keramik asal Cina dikenakan oleh Amerika Serikat atau hingga 356,02%, sedangkan BMAD terendah ada di Timur Tengah atau antara 23,5% sampai 76%.
Berdasarkan data Trend Economy, nilai impor keramik dari Cina pada 2011-2016 tidak pernah menembus US$ 300 juta per tahun. Nilai impor keramik dari Cina menembus US$ 300 juta pada 2017 dan mencapai US$ 464,29 juta pada 2018.
Nilai impor keramik dari Cina ke Indonesia kembali mencetak rekor pada 2021 senilai US$ 502,47 juta pada 2021 dan US$ 695,44 juta pada 2022. Ia mengatakan, pembatasan impor keramik dari Cina penting agar industri keramik domestik dapat memanfaatkan lonjakan permintaan dari proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Edy mencatat, biaya pembangunan IKN mencapai Rp 486 triliun. Proyek tersebut dinilai menjadi peluang emas karena aturan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN. Pada saat yang sama, rata-rata produk keramik nasional memiliki TKDN lebih dari 70%.
Di samping itu, Edy menyampaikan industri keramik di dalam negeri sedang melakukan ekspansi kapasitas industri sebesar 75 juta meter persegi. Ia menghitung, besaran ekspansi tersebut setara dengan volume keramik yang diimpor dari Cina.
"Nilai investasi tersebut mencapai Rp 20 triliun dan akan menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja baru," katanya.
Kementerian Perindustrian sebelumnya menyebut, masih banyak produk keramik asal Cina yang beredar di pasar Indonesia. Kemenperin menekankan perlunya mengendalikan peredarannya di tengah menurunnya permintaan produk keramik Cina di pasar global.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan Kemenperin akan mendorong pengendalian peredaran keramik asal Cina agar tidak menguasai pasar Indonesia. Ini agar produk keramik dalam negeri tak kalah di pasar sendiri.
"Kami ingin ini dikendalikan, karena masih banyak produk-produk keramik kita yang diproduksi dalam negeri," ujarnya.
