Dana Bansos Melonjak Jadi Rp 22,5 Triliun di 2024, untuk Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran program bantuan sosial (bansos) mencapai Rp 22,5 triliun hingga 29 Februari 2024. Nilai tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. 

“Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun tahun lalu menjadi ke Rp 22,5 triliun, atau naik 135,1% dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Rabu (20/3).

Menurutnya, peningkatan realisasi belanja bansos terutama dipengaruhi oleh penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I pada Januari 2024 dan penyaluran program Kartu Sembako pada Februari 2024.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan sebesar Rp 12,8 triliun untuk kedua program tersebut yang diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program PKH dan 18,7 juta KPM untuk program Kartu Sembako.

Kemudian, anggaran bansos juga disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp7,7 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,7 juta peserta.

Bansos untuk Pelajar RI

Bansos juga digunakan untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 1.000 siswa-siswi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 105,1 ribu mahasiswa-mahasiswi dengan anggaran Rp 0,9 miliar yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Bansos PIP dan KIP juga disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag) dengan jumlah penerima manfaat masing-masing 1,4 juta siswa dan 11,1 ribu mahasiswa dengan anggaran Rp1,1 triliun.

Realisasi anggaran berikutnya untuk tanggap darurat bencana sebesar Rp 0,8 miliar yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.

Bansos merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan bergejolak, di mana anggarannya termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) bersamaan dengan kebijakan subsidi. Untuk 2024, anggaran perlinsos ditetapkan senilai Rp 493,5 triliun.

Sri Mulyani mengatakan intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp 104,2 triliun pada 2023 dan Rp 114,3 triliun pada 2024.