Pemerintah Mulai Susun APBN 2025 Meski Ada Sidang Sengketa Pilpres
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2025 telah berjalan meski terdapat proses politik jelang transisi pemerintahan berupa persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia menyebut postur RAPBN 2025 akan diatur secara adaptif untuk mewadahi program prioritas presiden terpilih nantinya. Meski begitu, Sri Mulyani menekankan alokasi APBN untuk program prioritas tahun depan juga diperhitungkan secara ketat, melihat keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah serta pengelolaan utang.
"Pemerintahan baru masih menunggu sampai dengan Oktober, dan juga masih melihat keputusan MK. Kendati masih melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan," kata Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (5/4).
Dia mengaku kehadirannya ke Istana Merdeka kali ini untuk menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus membahas pagu indikatif untuk APBN 2025.
Pembahasan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
"APBN 2025 merupakan APBN pertama untuk pemerintah baru, penyusunannya dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal," ujar Sri Mulyani.
Dia mengaku mendapat arahan khusus dari Jokowi untuk mulai menjalin komunikasi dengan tim yang disiapkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ini agar program-program yang menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya dapat segera berjalan seusai pelantikan pada Oktober mendatang. "Hari Bapak Presiden meminta supaya kami tetap berkomunikasi. Tentu saja, nantinya dengan pemerintah baru," kata Sri Mulyani.
