Tertinggi dalam Sejarah, Dana Bansos Era Prabowo Capai Rp 513 Triliun
Alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto mencapai Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun pada 2025. Ini merupakan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, pada Senin (20/5).
“Anggaran Perlinsos pada tahun 2025 berkisar Rp 496,9 triliun sampai dengan Rp 513 triliun,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara, Selasa (21/5).
Alokasi anggaran bansos era Prabowo bahkan lebih tinggi dibandingkan pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2024. Karena alokasi anggaran bansos pada tahun terakhir pemerintahan Jokowi tersebut mencapai Rp 496,8 triliun.
Dengan begitu, terjadi kenaikan anggaran bansos pada masa pemerintahan Prabowo mencapai Rp 16,2 triliun jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Sehingga alokasi anggaran bansos pada 2025 ini berpotensi mencetak rekor baru dan tertinggi dalam sejarah.
Karena anggaran bansos era Prabowo ini lebih tinggi dari realisasi 2020 sebesar Rp 498 triliun pada masa pandemi Covid-19. Bahkan, lebih tinggi jika dibandingkan alokasi terbesar pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai Rp 96,56 triliun di 2014.
Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan
Sri Mulyani menyampaikan, bahwa tujuan alokasi anggaran bansos Rp 496,9 triliun - Rp 513 triliun untuk mempercepat pengentasan kemiskian dan kesenjangan antar daerah. Hal itu dibarengi dengan sejumlah langkah yang ditempuh.
"Langkah yang akan ditempuh dengan mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri," kata dia.
Dengan strategi itu, diharapkan target angka kemiskinan turun ke level 7% hingga 8%, dari data terakhir 9,36% pada 2023. Kemudian Gini Ratio diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379-0,382.
Gini Ratio merupakan rasio untuk menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan mulai dari pendapatan hingga distribusi penduduk di suatu wilayah.
Selain penurunan angka kemiskinan, pemerintahan era Prabowo juga mematok tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,5% hingga 5,0% pada tahun 2025.
Kemudian Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan 0,56. Diikuti Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan meningkat, masing-masing di rentang 113-115 dan 104-105 pada 2025.
Lalu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditargetkan berada pada rentang 2,45%-2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB. Sementara belanja negara diperkirakan pada kisaran 14,59% hingga 15,18% PDB.
Seperti diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Jokowi. Sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
