Sri Mulyani Ungkap Kemiskinan Tertinggi di Papua dan Nusa Tenggara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Papua dan Nusa Tenggara, yang masing-masing mencapai 24,76% dan 16,99% pada 2023.
Sedangkan tingkat kemiskinan di Maluku berada pada level 12,29% dan Sulawesi 10,08%. Sementara tingkat kemiskinan di Jawa dan Bali berada di bawah level 10%.
Sama halnya dengan Kalimantan dan Sumatra yang juga mencatatkan tingkat kemiskinan di bawah 10%. Sementara pulau lainnya yang masih melampaui level tersebut.
Namun hanya Pulau Jawa dan Bali yang mengalami peningkatan antara 2019 dan 2023, di mana Pulau Jawa menunjukkan peningkatan dari 8,4% menjadi 8,79% dan Pulau Bali dari 3,8% menjadi 4,25%.
Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan pada mayoritas provinsi telah berada di bawah level sebelum Covid-19. Artinya, ekonomi Indonesia mulai pulih usai hadapi krisis akibat pandemi Covid-19.
Sri Mulyani menyampaikan, bahwa tingkat kemiskinan secara spasial masih besar dan menjadi tantangan bagi Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan, seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemulihan perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan yang makin terjaga di sekitar 5% telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (11/6).
Tingkat Kemiskinan Ditekan 8% di 2025
Untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan menargetkan tingkat kemiskinan secara nasional dapat ditekan hingga ke level 7% sampai 8%, dari data terakhir 9,36% pada 2023.
Guna mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513,0 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Rencananya, anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah. Dia mengungkapkan langkah yang ditempuh untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Di antaranya dengan mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.
