Tim Prabowo: Riset dan Uji Coba Makan Bergizi Gratis Tak Pakai APBN
Buat ringkasan dengan AI
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran memastikan bahwa riset dan uji coba program makan bergizi gratis tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggota Bidang Komunikasi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi menjelasan, bahwa belum ada mata anggaran yang tersedia untuk program tersebut pada tahun ini.
Sebab, kata Hasan, anggaran untuk program makan bergizi gratis baru masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) untuk tahun 2025.
"Pak Prabowo belum dilantik jadi ketika melaksanakan riset juga tentu tidak bisa menggunakan instrumen-instrumen pemerintah," kata Hasan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat (20/7).
Untuk itu, Tim Sinkronisasi berupaya untuk menyelaraskan rancangan anggaran untuk pemerintahan mendatang. Sehingga riset dan uji coba dalam program tersebut pun dilakukan secara mandiri.
Uji Coba ke SD, SMP dan SMA
Dia bilang, saat uji coba program itu sudah dilakukan terhadap siswa-siswi SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil. Nantinya, riset tersebut akan direplikasi untuk seluruh wilayah di Indonesia.
"Kita berharap mereka bisa menjalankan riset dengan tenang, tanpa gangguan, sehingga nanti hasilnya itu bisa betul-betul optimal dan bisa dijalankan dengan baik nanti," katanya.
Pihaknya juga sedang mencoba berbagai skenario terkait lembaga yang akan menjadi penyelenggara program ini. Tim Sinkronisasi juga tidak akan main-main dalam penyelenggaraan program unggulan Prabowo-Gibran ini.
"Ini betul-betul menjadi program unggulan dan sekaligus juga pertaruhan bagi Prabowo-Gibran," kata dia.
Belum Ada Keputusan Mengenai Anggaran
Saat ini, Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran masih melakukan riset tentang program makan bergizi gratis sehingga belum ada keputusan mengenai anggaran per porsi untuk tiap anak.
Menurut Hasan, program ini berpatokan pada dua perintah Presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu memenuhi standar kecukupan gizi dan mengoptimalkan jumlah penerima programnya.
Maka dari itu, Gugus Tugas Sinkronisasi masih mencari formula terbaik untuk menyelenggarakan program tersebut ketika Prabowo sudah duduk memimpin pemerintahan mendatang.
"Jadi, kalau proses risetnya berjalan pasti belum ada kesimpulan, termasuk kesimpulan soal harga," kata Hasan.
