Ekonom Pertanyakan Hitungan Makan Bergizi Gratis bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah klaim program makan bergizi gratis atau MBG bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 disebutkan MBG diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, ekonom justru mempertanyakan hitungan program MBG bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Muncul angka 0,10% apakah lewat perhitungan metodologi statistik atau proyeksi ekonomi atau berbasis prediksi ya?” kata Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar dalam acara Biweekly Brief Celios, Senin (19/8).

Media mengakui program makan bergizi gratis sudah diterapkan di banyak negara dan bukan menjadi hal yang baru. Hanya saja, Media menilai belum ada pembuktian di negara yang sudah menerapkan program tersebut berdampak kepada ekonomi makro.

“Ketika diukur dampaknya terhadap ekonomi, saya kira sebelum sampai ke ekonomi makro yang lebih indirect ya efeknya. Kelihatannya kita perlu fokus pada dampak berbasis individu,” ujar Media.

Dibandingkan menargetkan kepada pertumbuhan ekonomi, Media justru menyoroti pemerintah harus bisa memastikan program makan bergizi gratis bisa tepat sasaran. Terlebih kapasitas setiap negara yang sudah mengimplementasikan program tersebut berbeda-beda.

Seperti di Eropa, program makan bergizi gratis dibuat untuk semua anak di negara tersebut namun memang sesuai dengan kemampuan negaranya. “Jadi semua anak diberikan makan siang gratis karena memang secara kapasitas fiskal negara itu mampu,” kata Media.

Berbeda dengan negara berkembang seperti Amerika Latin dan di Asia Selatan. Media menyebut kapasitas fiskal di negara tersebut terbatas sehingga hanya memberikan makan bergizi gratis untuk anak yang tidak mampu.

Sementara di Indonesia, Media menyoroti belum ada kejelasan yang bisa diberikan pemerintah berkaitan dengan sasaran penerima program MBG.

“Sampai saat ini tidak pernah mendiskusikan apakah penerima MBG itu semua anak atau hanya anak dari yang tidak mampu,” ujar Media.

Jika penerimanya adalah anak dari keluarga yang tidak mampu, Media menilai dampak yang akan dirasakan terhadap individu tersebut akan jauh lebih signifikan. Khususnya dalam mengurangi kemiskinan.

Kuncinya, kata Media, pemerintah perlu memastikan sejauh mana program MBG bisa tepat sasaran. Terlebih dengan kondisi fiskal Indonesia saat ini jangan sampai anggaran MBG justru diterima kepada anak-anak yang sebetulnya secara finansial tidak begitu rentan.

Anggaran MBG Tidak Cukup untuk Skala Nasional

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menegaskan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang disiapkan pemerintah untuk MBG tidak cukup jika program tersebut berlaku nasional. Bhima menilai biaya untuk Badan Gizi Nasional, logistiknya, dan pekerjanya termasuk pengadaan barang jasa membutuhkan anggaran yang tidak kecil.

“Jadi Rp 71 triliun itu mungkin ujungnya akan dilakukan pemilihan tidak semua sekolah menjadi program MBG,” kata Bhima.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, alokasi dana Rp 71 triliun akan dimanfaatkan untuk beberapa hal. Disebutkan, anggaran sekitar Rp 71,0 triliun atau 0,29% dari PDB termasuk untuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang menangani program makan bergizi gratis.

Dari program tersebut, pemerintah optimistis dapat menyerap 0,82 juta pekerja. Selain itu, program ini diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,10% pada 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program ini akan dilakukan pada bulan pertama pada 2025. “Pada 2 Januari, kami langsung melaksanakan program makan bergizi. InsyaAllah terkejar,” kata Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8).

Dadan menyatakan pelaksanaan program tersebut akan dimulai pada daerah percontohan selama delapan bulan. Selanjutnya program serupa akan ditiru ke seluruh Indonesia.

“Sehingga kami akan mendapatkan kelebihan, kekurangan, termasuk struktur menu di masing-masing daerah. Hal itu akan didapatkan jika dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia,” ujar Dadan.