Sri Mulyani Bertemu Dubes Arab Saudi dan AS, Bahas IsDB dan Transisi Energi
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia HE Faisal Abdullah Al-Amudi dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia HE Kamala Shirin Lakhdhir pada Kamis (29/8). Dalam pertemuan dengan Dubes Arab Saudi, Sri Mulyani membahas soal Islamic Development Bank (IsDB).
“Harapan kami sama, IsDB dapat terus menjadi solusi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan utamanya di dunia muslim," tulis Sri Mulyani di laman Instagram pribadinya, @smindrawati, kemarin.
Pertemuan ini merupakan kunjungan pertama Faisal Abdullah Al-Amudi sejak dilantik pada September 2023. IsDB merupakan bank pembangunan multilateral dengan Indonesia menjadi pemegang saham terbesar ketiga.
Usai bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kedatangan Dubes Lakhdhir yang baru saja bertugas pada bulan ini.
Bendahara Negara itu sempat bercerita mengenai pengalaman di AS sebelum menjabat sebagai menteri keuangan. Kala itu Ketika Sri Mulyani tinggal di Atlanta, Georgia sebelum kemudian pindah ke Washington DC untuk berkarir di IMF sebagai executive director.
"It’s good to recall the old memories (senang rasanya mengingat kembali kenangan lama) sebelum kemudian membahas topik yang sangat penting yaitu transisi energi Indonesia," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu.
Keduanya lalu berbincang mengenai topik Just Energy Transition Partnership alias JETP. Kerja sama ini merupakan skema pendanaan bagi negara berkembang untuk meninggalkan energi fosil dan bertransisi ke rendah karbon.
Sri Mulyani mengakui transisi energi memerlukan pembiayaan yang cukup besar. “Bukan hanya dari sisi proses transisinya saja, tetapi juga dari segi biaya untuk memensiunkan sumberdaya non-renewable yang sudah ada,” katanya.
Sebagai langkah awal, Indonesia melakukan uji coba untuk memensiundinikan salah satu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Cirebon. Hal itu sebagai contoh kasus sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa konsekuensi biaya yang ditimbulkan.
