Badan Gizi Nasional Belum Berencana Pakai Susu Ikan untuk Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional mengaku saat ini belum mengetahui rencana susu ikan masuk dalam program makan bergizi gratis. Padahal PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sudah mengkaji pengadaan susu ikan tersebut.
“Saya tidak tahu yang bicara siapa (soal susu ikan untuk melengkapi program makan bergizi gratis,” kata Kepala badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (10/9).
Meskipun begitu, Dadan mengungkapkan tidak akan menutup segala peluang untuk memaksimalkan program makan bergizi gratis termasuk susu. Dia mengatakan semua hal yang baik akan diakomodir untuk program makan bergizi gratis.
Hanya saja, Dadan menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional sampai saat ini belum melakukan pembahasan mengenai susu ikan tersebut. Sebab, konsumsi susu merupakan langkah penting untuk mencegah stunting pada anak-anak.
“Enggak, kita belum ke arah situ (menggunakan susu ikan untuk melengkapi program makan bergizi gratis),” ujar Dadan.
Di sisi lain, Dadan mendorong optimalisasi pengadaan susu untuk program makan bergizi gratis. Sehingga, impor sapi akan dilakukan untuk pemenuhan program tersebut.
“Dalam jangka panjang kita impor sapi supaya Indonesia ke depan juga bisa swasembada susu,” kata Dadan.
Mengenai jumlah impor sapi yang akan dilakukan, Dadan menyerahkannya ke Kementerian Pertanian. Hanya saja, ia memastikan impor sapi untuk memenuhi kebutuhan susu akan dilakukan secara bertahap.
Produk Alternatif Susu Ikan Masih Diusulkan
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan, saat ini usulan produk alternatif untuk pemenuhan kebutuhan susu masih berupa usulan. Hal itu hanya dilakukan jika pemenuhan susu sapi tidak bisa dilakukan untuk kebutuhan program minum susu gratis.
Pasalnya, pembangunan peternakan sapi perah mega farm membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. “Kalau tidak mungkin ada produk alternatif, yang bisa dilakukan sebagai pengganti susu sapi, misal dari ikan. Ini pernah diusulkan beberapa tokoh masyarakat tapi ini masih belum,” ujar Apik.
Berkaitan dengan impor susu, hal tersebut masih bergantung pada keputusan Badan Gizi Nasional. Meskipun begitu, ada kemungkinan akan dipenuhi dari produk lokal terlebih dahulu.
Jika ada produk alternatif untuk susu, pemerintah yang akan menentukan. “Mungkin ini wewenangnya di Badan Gizi Nasional. Tetapi salah satu yang bisa dipenuhi adalah impor dalam bentuk bubuk,” kata Apik.
