Wamenkeu Thomas Respons Kabar Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Kabinet Prabowo

Rahayu Subekti
11 September 2024, 15:24
Sri Mulyani
Katadata/Rahayu Subekti
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam pertemuan makan siang dengan wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/9).
Button AI Summarize

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada dua hari lalu. Dalam pertemuan itu, ia ditemani wakilnya, Thomas Djiwandono, membahas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024.

Ketiganya juga berbincang mengenai rancangan undang-undang atau RUU RAPBN 2025. "Excellent and very fruitful discussions (diskusi yang sangat bagus dan bermanfaat)," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, @smindrawati, Selasa (10/9). 

Pertemuan itu memunculkan spekulasi Sri Mulyani akan masuk dalam kabinet Prabowo. Isu ini semakin berkembang usai Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah memberi bocoran menteri keuangan di pemerintahan selanjutnya adalah perempuan. 

Saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Thomas Djiwandono membantah kabar tersebut. Pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo tidak membahas mengenai tawaran bergabung di kabinet baru. "Enggak ada," katanya singkat. 

Keponakan Prabowo itu mengatakan tidak ada pembahasan sama sekali mengenai posisi Sri Mulyani selanjutnya. Tidak ada juga perbincangan mengenai keseluruhan kabinet baru. “Kami hanya bicara substansi APBN,” ujar Thomas. 

Kriteria Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Laode M Kamaluddin sebelumnya membocorkan kriteria menteri keuangan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Syaratnya ada dua, profesional dan memiliki latar belakang politik.

Kedua kriteria itu menjadi penting dan harus seimbang. Tidak berat dari sisi profesionalnya atau politiknya. "Kami melihat latar belakangnya, passion-nya, platform-nya, dan kepercayaannya," kata Laode pada 29 Agustus 2024. 

Pemerintahan Prabowo nantinya juga akan memisahkan penugasan ranah kementerian keuangan. Menteri keuangan akan menjadi pembuat kebijakan, mengurus fiskal dan kekayaan negara.

Ada pula Badan Penerimaan Negara. "Ini isinya pajak dan bea cukai secara terpisah. Direktorat Jenderal Anggaran masuk ke Bappenas," ucapnya. 

 

Reporter: Rahayu Subekti
Editor: Sorta Tobing

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...